Menurut Ecky, APBN sebagai jangkar kebijakan ekonomi strategis, harus memuat seluruh rencana kegiatan pembangunan dan program kesejahteraan rakyat.
"Pengajuan Nota Keuangan dan RAPBN 2016 oleh Pemerintah tidak kredibel, hal ini berdampak pada perubahan yang signifikan dalam arah pembahasan, baik terkait asumsi makro maupun postur," kata Ecky, dalam rapat Banggar bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2015) malam.
Beberapa poin yang dinilai kurang kredibel adalah target pertumbuhan ekonomi yang turun signifikan dari 5,5 persen menjadi 5,3 persen. Asumsi kurs rupiah terhadap USD juga melemah signifikan, dari Rp13.400 menjadi Rp13.900 per USD.
Sedangkan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) berubah dari USD60 per barel menjadi USD50 per barel. Demikian juga prognosa realiasi pertumbuhan 2015 yang di bawah lima persen, sangat jauh dari target dalam APBN-P 2015 sebesar 5,7 persen.
"Arah realisasi dan penyesuaian yang signifikan tersebut menunjukkan kelemahan analisis forecasting dan perencanaan APBN Pemerintah, serta belum adanya kebijakan mitigasi pelemahan ekonomi secara kokoh," ujarnya.
Terkait penetapan target pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,3 persen, Ecky memandang jauh dari janji pemerintah yang akan mencapai pertumbuhan di atas tujuh persen dan telah ditetapkan dalam RPJMN 2016-2019.
"Penurunan pertumbuhan disertai dengan merosotnya kualitas pertumbuhan ekonomi selama ini telah menghambat perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Meski menilai tidak kredibel dan masih banyak kekurangan, Fraksi PKS menyetujui RUU APBN 2016 dibawa ke Sidang Paripurna yang digelar Jumat 30 Oktober.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
