Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Medcom/Susanto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Medcom/Susanto.

Tarif Cukai Plastik Diusulkan Rp200/Lembar

Ekonomi Cukai Plastik
Desi Angriani • 02 Juli 2019 20:14
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan besaran tarif cukai plastik sebesar Rp30 ribu per kilogram atau Rp200 per lembar. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.
 
"Jika itu diterapkan maka effectinflasinya kecil yaitu 0,045 persen," kata Ani di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019.
 
Ani menuturkan pengenaan tarif cukai plastik pada industri maupun masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan dan mengurangi sampah plastik.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pengendalian kantong plastik dengan mekanisme cukai kami anggap tepat sesuai dengan instrumen yang didesain negara melalui Undang-Undang cukai," beber dia.
 
Menurutnya penerapan instrumen fiskal ini juga didukung oleh surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penerapan kantong plastik berbayar serta peraturan presiden tentang penanganan sampah laut.
 
Sementara target cukai terhadap kantong plastik juga telah ditetapkan pada undang-undang APBN 2017. Dengan kata lain, kantong plastik berbayar dikhususkan bagi kantong plastik yang tidak mudah terurai.
 
"Jadi tergantung jenis kantong plastiknya untuk penerapan cukai," ujar dia.
 
Adapun Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Meksiko, Brasil, Chili, Botswana, Kenya, dan Rwanda telah melarang warganya untuk menggunakan kantong plastik.
 
Negara tetangga seperti Malaysia menerapkan harga Rp63.500 per kilogram, Vietnam Rp24.700 per kilogram, Hongkong Rp82.000 per kilogram, Filipina Rp259.000 per kilogram. Bahkan untuk besaran tarif cukai plastik di Irlandia bisa mencapai Rp322 ribu per kilogram.
 
"Beberapa negara Eropa dan Asia pun sudah menerapkannya," pungkas dia.
 
Sebelumnya, Aprindo menetapkan kebijakan Kantong Plastik Tak Gratis (KPTG) sejak 1 Maret lalu. Dengan kebijakan ini, maka konsumen akan dibebankan biaya Rp200 untuk setiap kantong plastik saat berbelanja.
 
Sayangnya Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya kurang setuju dengan kebijakan Aprindo. Pasalnya kebijakan yang ada dianggap tidak tepat dengan tujuan mengurangi sampah plastik di Indonesia.
 
"Kalau konsepnya plastik berbayar, berarti plastiknya boleh asal bayar, bebannya diberikan ke konsumen. Jadi meleset konsepnya," ujar Siti ditemui di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan.
 
Menurutnya, konsep kantong plastik berbayar kurang sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan meski penerapan kebijakan ini mampu mengurangi penggunaan kantong plastik hingga 35-60 persen. Sebab, penerapannya tidak menghasilkan edukasi berkelanjutan ke masyarakat.
 
"Padahal di konsep lingkungan itu memang keinginan untuk membayar dan mengurangi beban lingkungan karena ada kekhawatiran ada gangguan. Itu konsep yang harus diperbaiki," imbuh dia.
 
Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan menteri terkait pengurangan sampah plastik jenis kantong belanja sekali pakai. Aturan tersebut akan membatasi penggunaan kantong plastik sekaligus menangani penggunaannya. Misal, sampah plastik dijadikan bahan campuran aspal jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif