Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani membenarkan bahwa efektivitas 12 paket kebijakan ekonomi masih dirasa rendah. Padahal, pemerintah sangat antusias dan meyakini sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan memberi dampak terhadap perbaikan ekonomi secara nasional.
"Efektivitas masih dirasakan rendah. Contoh yang paling gampang dan diingat adalah penurunan harga gas dan listrik. Ini kalangan industri mempermasalahkan harga kita dengan kompetitor masih mahal. Bagaimana mau efisien dan tingkatkan daya saing," kata Hariyadi, seperti dikutip dari MetroTV, di Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Kebijakan infrastruktur, Hariyadi mengambil contoh lain, terkait dwelling time masih belum terselesaikan secara maksimal. Padahal, ini berkaitan erat dengan arus bongkar muat mengenai arus perdagangan di pelabuhan. Pemerintah tentu perlu menyelesaikan permasalahan ini secara optimal.
"Ramai bicara dwelling time. Memang waktunya pendek, tapi ongkosnya mahal karena ada tarif progresif. Jadi, tiap saat muncul ide-ide yang dalam tanda petik melemahkan daya saing kita," tegas Hariyadi.
Bahkan, masih kata Hariyadi, dirinya mempertanyakan rencana pemerintah yang akan melakukan holdingisasi sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal, seharusnya pemerintah menjadi fasilitator dan regulator yang mendorong masyarakat turut berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi secara nasional.
"Kemarin dengar-dengar ada holdingisasi BUMN. Ini maksudnya bagaimana. Apa BUMN atau pemerintah mau menjadi pemain? Pemerintah harusnya menjadi fasilitator. Memang ada keputusan politik dan langkah atau wacana bertolak belakang. Tapi kita memang harus didorong untuk kompetitif dan meningkat daya saing," pungkas Hariyadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
