Menanti DKI Menerbitkan Sukuk Daerah
Ilustrasi Kota Jakarta. (FOTO: MI/Galih Pradipta)
PEMERINTAH dan stakeholder terkait telah melakukan berbagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri keuangan dan ekonomi syariah.

Pemerintah pun telah melakukan berbagai langkah untuk mendongkraknya dengan membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung diketuai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat roadmap perbankan syariah 2017-2019 sebagai bentuk dukungan pengembangan industri keuangan dan ekonomi syariah.

"Langkah strategis yang telah ditetapkan hanya bisa terlaksana dan berhasil apabila mampu dieksekusi dengan baik oleh pihak terkait yang menjadi mitra dalam industri keuangan syariah, salah satunya Pemerintah Daerah atau provinsi," ujar Wakil Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta Safri Haliding, dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.

Dia mengatakan, OJK bersama KNKS telah melakukan inisiasi penetapan Jakarta sebagai Islamic Financial Center, yakni menjadi offshore bagi industri keuangan syariah dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai gerbang dana-dana dari luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk pembiayaan pembangunan.

Nantinya, lanjut dia, hal ini akan menghubungkan antara industri keuangan syariah dengan pengembangan beberapa sektor prioritas seperti pariwisata dan juga infrastruktur serta pembiayaan lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai tuan rumah diharapkan menjadi salah satu pihak paling terdepan dalam mendorong Jakarta sebagai Islamic Financial Center.

"Potensi Jakarta dilihat dari demografis juga sangat mendukung untuk menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Jakarta adalah ibu kota suatu negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia," tutur dia.

Baca: Sukuk, Solusi Pembiayaan Pembangunan Daerah

Dia menambahkan penduduk Jakarta sekitar 8,5 juta penduduk belum termasuk penduduk commuter yang tempat bekerjanya atau bersekolah di Jakarta. Para commuter ini diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa pada siang hari bahkan beberapa kajian memprediksi Jakarta sebagai kota terbesar kelima di dunia.

Dengan berbagai potensinya maka Jakarta harus mengejar menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Kota-kota di belahan dunia lain sudah banyak yang berlomba-lomba menjadi pusat keuangan syariah di antaranya Kuala Lumpur, Singapura, Dubai, London, dan Paris.

"Sydney juga siap memanaskan persaingan tujuan dalam rangka mendapatkan sumber dana dari limpahan petrodollar yakni dana-dana pendapatan hasil minyak negara-negara Timur Tengah," tambah dia.

Berdasarkan data OJK, per September 2017, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp1.075,96 triliun dengan total share keuangan syariah mencapai 8,09 persen maka dalam rangka mendorong terus peningkatan kue ekonomi keuangan syariah diperlukan diversifikasi instrumen produk keuangan syariah yang tepat sasaran salah satunya adalah sukuk daerah atau municipal sukuk yang kadangkala disebut juga obligasi syariah.

Pemprov DKI sedang mempersiapkan berbagai inisiasi pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar, apabila hanya mengandalkan sumber dari APBD maka tidak akan cukup. Oleh karena itu, Pemprov DKI dapat mengeluarkan alternatif pembiayaan pembangunan non-APBD dengan menerbitkan sukuk yang sesuai dengan syariah sehingga dapat menarik investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri sekaligus sebagai langkah awal DKI mendorong Jakarta sebagai Islamic Financial Center.

Penerbitan sukuk ini merupakan terobosan DKI dalam melakukan transformasi aset yang dimiliki DKI yang tidak likuid menjadi aset yang likuid. Sementara itu, dalam Islam, penerbitan sukuk sudah lama dilaksanakan yaitu pada jaman Khalifah Marwan dari dinasti Umayyah membayar tentara dan aparat negaranya dengan sukuk, yang dikenal dengan sukuk al-bada'i, yang saat ini diterjemahkan sebagai "kupon untuk komoditas".

Lalu pada zaman Kesultanan Turki, sukuk digunakan sebagai instrumen public financing dalam rangka membiayai renovasi infrastruktur yang rusak akibat perang Salib. Di sisi lain, Malaysia yang lebih maju industri keuangan syariahnya pada 1990, Shell Malaysia menerbitkan sukuk senilai USD40 juta (125 juta ringgit Malaysia) melalui private issue di pasar modal Kuala Lumpur (Bursa Malaysia) sehingga di awal 2000, pasar sukuk berkembang pesat di mana korporasi dan pemerintah menjadi pemain utama di pasar Sukuk.




Sementara di Indonesia, instrumen sukuk (obligasi syariah) pertama kali diterbitkan pada awal September 2002 oleh Indosat dengan nilai penerbitan Rp175 miliar dengan tenor lima tahun dan menggunakan akad Mudharabah di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan jasa internet dan sewa satelit lalu di 2004 disusul penerbitan obligasi syariah oleh Berlian Laju Tanker, Berlina, Humpuss Intermoda, Matahari, Sona Topas, Apexindo, dan Indosat.

Pemerintah Pusat, berdasarkan data Kementerian Keuangan (2018), tercatat di Direktorat Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Porsi penerbitan SBSN (sukuk) terhadap SBN bruto terus meningkat di 2014 sebesar 19 persen; 2015 sebesar 24 persen; 2016 sebesar 28 persen; 2017 sebesar 29 persen dengan denominasi: IDR dan USD adapun outstanding SBSN per 29 Maret 2018 sebesar Rp588,60 triliun.

"Dengan diterbitkannya sukuk maka akan memperluas basis sumber pembiayaan anggaran DKI dengan begitu tidak hanya bersumber dari APBD sehingga dengan sendirinya sukuk akan sendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri sebagai alternatif instrumen investasi dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan BUMN atau BUMD sehingga dapat mempercepat pembangunan proyek infrastruktur DKI Jakarta," jelasnya.

Selain itu, DKI Jakarta menjadi yang pertama dalam menerbitkan sukuk dan mempu menciptkan ekosistem investasi pilihan syariah dengan memperluas dan mendiversifikasi pilihan investor yang berasaskan pada transaksi sektor rill maka dengan begitu langkah mendorong Jakarta sebagai pusat keuangan syariah dunia dapat tercapai yang sekaligus membawa dampak yang signifikan bagi pembangunan ekonomi Jakarta.

"Pada 2018 ini, kota Jakarta berumur ke 491 tahun harapannya di bawah Anies-Sandi yang telah menyatakan sejak awal mendukung dan akan mengembangkan ekonomi syariah nantinya di saat ulang tahun DKI yang ke-492 di 2019, Jakarta bisa mengukuhkan diri menjadi pusat keuangan syariah dunia," pungkasnya.



(AHL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id