Jakarta: Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan kebijakan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan di waktu yang tepat karena memiliki momentum yang baik. Sebab, beberapa indikator perekonomian nasional tengah berada dalam kondisi yang cukup mendukung.
"Kalau mengenai momentum, pengumuman sekarang ini adalah saat yang paling tepat," ujarnya saat dihubungi, dikutip Minggu, 4 September 2022.
Salah satu indikator yang mendukung, kata Faisal, ialah adanya penurunan tingkat inflasi baik secara tahunan (yoy) maupun bulanan (mtm). Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat inflasi pada Agustus berada di level 4,69 persen (yoy), melandai dari Juli yang tercatat 4,94 persen (yoy).
Demikian halnya bila dilihat secara bulanan. BPS justru mencatat terjadi deflasi pada Agustus 2022 sebesar 0,21 persen (mtm), jauh berbeda dengan kondisi Juli yang mencatatkan inflasi 0,64 persen (mtm). Ini menandakan tingkat inflasi telah menunjukkan penurunan.
Indikator kedua, lanjutnya, ialah kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 persen. Penaikan suku bunga ini dianggap sebagai jangkar untuk tingkat inflasi agar tidak naik terlalu tinggi.
Karenanya, bila dihubungkan dengan konteks inflasi, kenaikan harga BBM dipandang akan cenderung minim. Berdasarkan hitungannya, penaikan harga BBM jenis pertalite dan solar itu bisa memicu penambahan inflasi sekitar 1,5 persen hingga 2,0 persen. Hingga akhir tahun tingkat inflasi diperkirakan akan berada di kisaran enam persen.
"Dari baseline inflasi tanpa ada penyesuaian, inflasi yang sekitar lima persen ini bisa naik menjadi enam persen, 6,5 persen, atau bahkan 7,0 persen. Tapi probabilita untuk sampai tujuh persen itu relatif minimum. Jadi dalam konteks itu, saya rasa kalau pun terjadi inflasi, inflasinya tidak akan terlalu ekstrem," terang Faisal.
Dia juga berpendapat, penaikan harga BBM sebenarnya menjadi opsi paling rasional yang dimiliki pemerintah. Pasalnya, anggaran subsidi dan kompensasi energi telah membengkak menjadi Rp502 triliun, bahkan berpotensi bertambah hingga Rp700 triliun bila tidak ada tindakan apapun dari pemerintah.
Amat disayangkan, kata Faisal, bila pemerintah kembali menambah anggaran subsidi padahal telah diketahui mayoritas penerima manfaat adalah kelompok masyarakat mampu. Penaikan harga juga disebut paling masuk akal lantaran ini adalah elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah.
Sebab, kenaikan harga BBM tak terlepas dari dinamika dunia seperti konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Dampak eksternal itu tak mungkin bisa dikendalikan oleh pemerintah. Karenanya, penaikan harga BBM diambil oleh pengambil kebijakan.
Faisal juga menilai, penaikan harga BBM tak akan memberi banyak pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, berbarengan dengan penaikan harga, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial tambahan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat tetap terjaga dan memotori laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan proyeksi yang dibuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bakal tumbuh 3,9 persen tahun ini dalam skenario pesimistis.
Lalu dengan skenario moderat, kata Faisal, ekonomi Indonesia diperkirakan mampu tumbuh di angka 4,8 persen. Sedangkan di skenario optimistis, ekonomi nasional diproyeksikan mampu tumbuh 5,4 persen.
"Saya melihat probabilitanya ini masih di wilayah moderat ke optimis. Jadi kalau pun ada sedikit koreksi, paling kita jatuh di level 5,1 persen sampai 5,2 persen. Belum lagi dengan adanya BLT ini kan memberikan bantalan kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini konsumsi di level terbawah masih bisa terjaga," jelas Faisal.
"Kalau mengenai momentum, pengumuman sekarang ini adalah saat yang paling tepat," ujarnya saat dihubungi, dikutip Minggu, 4 September 2022.
Salah satu indikator yang mendukung, kata Faisal, ialah adanya penurunan tingkat inflasi baik secara tahunan (yoy) maupun bulanan (mtm). Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat inflasi pada Agustus berada di level 4,69 persen (yoy), melandai dari Juli yang tercatat 4,94 persen (yoy).
Demikian halnya bila dilihat secara bulanan. BPS justru mencatat terjadi deflasi pada Agustus 2022 sebesar 0,21 persen (mtm), jauh berbeda dengan kondisi Juli yang mencatatkan inflasi 0,64 persen (mtm). Ini menandakan tingkat inflasi telah menunjukkan penurunan.
Indikator kedua, lanjutnya, ialah kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 persen. Penaikan suku bunga ini dianggap sebagai jangkar untuk tingkat inflasi agar tidak naik terlalu tinggi.
Karenanya, bila dihubungkan dengan konteks inflasi, kenaikan harga BBM dipandang akan cenderung minim. Berdasarkan hitungannya, penaikan harga BBM jenis pertalite dan solar itu bisa memicu penambahan inflasi sekitar 1,5 persen hingga 2,0 persen. Hingga akhir tahun tingkat inflasi diperkirakan akan berada di kisaran enam persen.
"Dari baseline inflasi tanpa ada penyesuaian, inflasi yang sekitar lima persen ini bisa naik menjadi enam persen, 6,5 persen, atau bahkan 7,0 persen. Tapi probabilita untuk sampai tujuh persen itu relatif minimum. Jadi dalam konteks itu, saya rasa kalau pun terjadi inflasi, inflasinya tidak akan terlalu ekstrem," terang Faisal.
Dia juga berpendapat, penaikan harga BBM sebenarnya menjadi opsi paling rasional yang dimiliki pemerintah. Pasalnya, anggaran subsidi dan kompensasi energi telah membengkak menjadi Rp502 triliun, bahkan berpotensi bertambah hingga Rp700 triliun bila tidak ada tindakan apapun dari pemerintah.
| Baca juga: Presiden Jokowi: Kenaikan Harga BBM Pilihan Terakhir Pemerintah |
Amat disayangkan, kata Faisal, bila pemerintah kembali menambah anggaran subsidi padahal telah diketahui mayoritas penerima manfaat adalah kelompok masyarakat mampu. Penaikan harga juga disebut paling masuk akal lantaran ini adalah elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah.
Sebab, kenaikan harga BBM tak terlepas dari dinamika dunia seperti konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Dampak eksternal itu tak mungkin bisa dikendalikan oleh pemerintah. Karenanya, penaikan harga BBM diambil oleh pengambil kebijakan.
Faisal juga menilai, penaikan harga BBM tak akan memberi banyak pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, berbarengan dengan penaikan harga, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial tambahan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat tetap terjaga dan memotori laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan proyeksi yang dibuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bakal tumbuh 3,9 persen tahun ini dalam skenario pesimistis.
Lalu dengan skenario moderat, kata Faisal, ekonomi Indonesia diperkirakan mampu tumbuh di angka 4,8 persen. Sedangkan di skenario optimistis, ekonomi nasional diproyeksikan mampu tumbuh 5,4 persen.
"Saya melihat probabilitanya ini masih di wilayah moderat ke optimis. Jadi kalau pun ada sedikit koreksi, paling kita jatuh di level 5,1 persen sampai 5,2 persen. Belum lagi dengan adanya BLT ini kan memberikan bantalan kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini konsumsi di level terbawah masih bisa terjaga," jelas Faisal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
