dengan tuntutan kebutuhan pembangunan.
"Sukuk daerah dan obligasi daerah sangat sesuai untuk mendorong proses pembangunan daerah dan nasional agar bisa sejalan sesuai dengan rencana pembangunan nasional yang sudah ditentukan, baik dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)," kata Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Suminto dalam siaran pers di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu 8 April 2017.
Suminto menilai sukuk merupakan instrumen yang menggunakan pendekatan investasi, bukan utang. Namun, diakuinya masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam kepada para pemangku kebijakan di daerah dalam aplikasinya.
Ketua Program Pascasarjana Universitas Paramadina Handi Risza Idris menggarisbawahi perlunya pemikiran baru terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah. Ia bahkan menyebutkan kini adalah saat yang tepat untuk meninjau ulang atau merevisi dasar kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah.
"Terobosan menggunakan sukuk daerah dapat menjadi alternatif yang sangat potensial, meski membutuhkan kesiapan daerah berupa regulasi dan budaya pengelolaan anggaran yang lebih baik," ujarnya.
Handi mengatakan sukuk daerah sendiri dengan sifat transaksinya yang berbasis underlying asset/project diyakini akan memberikan kemanfaatan seperti tepat guna anggaran, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan anggaran yang lebih baik bagi pemerintah daerah.
Salah satu rujukan yang bisa diambil dalam melakukan proses adaptasi dan perbaikan kebijakan ini adalah merujuk kepada konsep yang ada dalam diskursus ekonomi Islam.
Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Dodik Siswantoro menyampaikan proses reformasi administrasi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai salah satu model yang bisa diteliti.
"Pengelola keuangan daerah perlu mengambil inspirasi dan belajar dari penerapan model kebijakan fiskal Islam dalam konteks kontemporer," tuturnya.
Dodik berpendapat, corak instrumen-instrumen keuangan publik dalam ekonomi Islam yang menempatkan kelompok masyarakat kecil sebagai objek pertama dan utama pembangunan ekonomi, menjadi salah satu pelajaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
