Revisi DNI Harus Diiringi Perbaikan Birokrasi
Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)
Jakarta: Rencana pemerintah untuk merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) tidak akan efektif tanpa adanya perbaikan birokrasi untuk memulai bisnis.

Performa perdagangan yang melemah seiring dengan fenomena ketidakpastian perekonomian global akhir-akhir ini direspons pemerintah dengan memperlonggar DNI dengan harapan dapat mengundang masuknya modal investasi asing ke dalam negeri.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan bersamaan dengan pelonggaran DNI, pemerintah juga berencana merilis kebijakan insentif perpajakan dan juga menahan devisa ekspor di dalam negeri.

Terobosan kebijakan ini patut diapresiasi. Namun terobosan seperti itu juga perlu diikuti oleh reformasi serupa dalam satu aspek yaitu Kemudahan Memulai Bisnis.

"Perbaikan birokrasi dalam fase kemudahan memulai bisnis sangat penting dilakukan karena fase ini sangat krusial karena mencerminkan wajah bisnis di Indonesia. Sekali lagi perbaikan birokrasi di fase ini juga penting untuk mendukung efektivitas terobosan lain yang dilakukan pemerintah," jelas dia dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, 21 November 2018.

Indeks Kemudahan Berbisnis 2018 (Ease of Doing Business Index) yang dirilis Bank Dunia menunjukkan bahwa hingga saat ini Indonesia masih berada di peringkat 144 dari 190 negara dalam indikator Memulai Bisnis.

Untuk memulai bisnis di Indonesia, dibutuhkan waktu selama kurang lebih 23 hari untuk melewati dan menyelesaikan berbagai tahapan birokrasi yang ada. Pencapaian ini relatif tertinggal dibandingkan negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam 22 hari, Malaysia 18 hari, dan Thailand hanya lima hari.

"Satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengoptimalkan sistem Online Single Submission (OSS) yang sudah pemerintah miliki dengan mensinkronisasi aturan di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah juga perlu memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan OSS tersebut," urai Ilman.

Oleh karena itu agar pemerintah dapat mendorong masuknya investasi asing, membuka peluang investasi yang dilakukan dengan merevisi DNI ini juga harus diiringi dengan kemudahan dalam melakukan bisnisnya. Sehingga pada akhirnya, investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) dapat terealisasi lebih cepat dan membantu membuka lapangan pekerjaan.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id