Menko Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Setkab)
Menko Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Setkab)

Larangan Sawit Akibat UE Tak Mampu Bersaing

Ekonomi minyak sawit kelapa sawit cpo indonesia-uni eropa
Desi Angriani • 13 April 2019 09:03
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai diskriminasi komoditas sawit merupakan cerminan dari ketidakmampuan Uni Eropa (UE) dalam bersaing. Pasalnya, metodologi dan hipotesa yang digunakan UE tentang risiko dan pengaruh buruk kelapa sawit terhadap perusakan hutan ditetapkan secara sepihak dan tidak sesuai fakta.
 
"Dia merasa kalah bersaing dan dia tidak menghasilkan kelapa sawit," ujarnya dalam sebuah jumpa pers, di Gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 12 April 2019.
 
Darmin mengungkapkan kelapa sawit memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi atau sekitar 8-10 kali lipat. Denga kata lain, penggunaan lahan sawit jauh lebih kecil dibandingkan dengan vegetable oils lainnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kelapa sawit memiliki tingkat penggunaan lahan yang paling rendah dibandingkan dengan tanaman penghasil lainnya seperti kedelai, bunga matahari, dan rapeseed," ungkapnya.
 
Sementara itu, penggunaan basis awal 2008 sebagai metodologi penghitungan dari ILUC dilakukan tanpa alasan yang kuat. Penetapan periode 2008-2015 sangat merugikan kelapa sawit dan menguntungkan vegetable oils lainnya. Ironinya, kalau CPO ditutup untuk kebutuhan konsumsi maupun biofuel maka Eropa tidak akan sanggup memenuhi kebutuhannya tersebut.
 
"Dengan pertumbuhan permintaan vegetable oils yang terus bertumbuh, maka apabila phase-out terhadap kelapa sawit dilakukan, justru akan menyebabkan pembukaan lahan baru yang masif untuk produk vegetable oils lainnya," tambah dia.
 
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman menambahkan UE akan kesulitan jika mengurangi atau menghapus penggunaan biofuel berbahan bakar minyak sawit.
 
Jika penggunaan minyak sawit dikurangi, tentu Eropa harus menggunakan minyak kedelai atau rapeseed dalam jumlah besar. Sementara, stok mereka sangat terbatas karena produktivitas yang minim.
 
"Kalau dilakukan, mereka malah harus membuka lahan baru untuk mengimbangi kebutuhan," jelasnya.
 
Meski demikian, UE dan negara-negara produsen kelapa sawit sepakat untuk terus melanjutkan diskusi yang konstruktif dalam menjembatani pemahaman mengenai produk kelapa sawit maupun kebijakan pengembangannya.
 
"Beberapa pemangku kepentingan industri kelapa sawit di UE akan membentuk wadah komunikasi terkait upaya kampanye positif kelapa sawit di UE," ungkap dia.
 
Adapun kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh Komisi Eropa melalui penerbitan Delegated Regulation merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II) yang menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi)/Indirect Land-Use Change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex).
 
RED II dan Delegated Regulation merupakan regulasi UE yang mengatur kebijakan UE berkenaan dengan penggunaan energi terbarukan untuk periode 2020-2030. Dalam RED II, UE diwajibkan untuk memenuhi target 14 persen energi terbarukan pada sektor transportasi, sebagai bagian dari target total energi terbarukan sebesar 32 persen pada 2030.
 
Selanjutnya, penghitungan bahan bakar nabati yang berisiko tinggi Indirect Land Use Change (High-Risk ILUC) dibatasi maksimum sebesar konsumsi pada 2019. Untuk komoditas yang berisiko rendah Indirect Land Use Change (Low-Risk ILUC) rendah dibatasi sebesar konsumsi pada 2020 dengan batas maksimum tujuh persen dari total konsumsi biofuel.
 
Mulai Januari 2024, kalkulasi untuk komoditas yang berisiko tinggi Indirect Land Use Change (ILUC) diturunkan secara bertahap (phase-out) sampai 0 persen pada 2030.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif