Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Pajak UMKM Lebih Murah Dibanding Harga Pulsa

Ekonomi Pajak UMKM
Nia Deviyana • 18 Januari 2019 19:06
Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan pajak yang diberlakukan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah tergolong murah. Maka dari itu, tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menghindari pajak.
 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelaku usaha dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun cukup membayar pajak sebesar 0,5 persen.
 
"Jadi kalau omzet Rp100 juta cukup bayar Rp500 ribu. Ini bahkan lebih murah dibandingkan pulsa," kata Yustinus dalam acara FinTax Fair di Menara Mandiri, Jumat, 18 Januari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun yang bisa memanfaatkan skema ini yaitu perorangan, Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma. "Kalau untuk pribadi, bisa menggunakan skema ini selama tujuh tahun sejak mendaftar. Kalau PT dan CV hanya tiga tahun," papar Yustinus.
 
Sementara, pekerja bebas seperti seniman, atlet, termasuk selebgram dan Youtuber tidak boleh menggunakan tarif ini. "Selebgram dan Youtuber karena penyedia platform bukan subjek pajak Indonesia maka mereka harus membayar sendiri dan melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak. Jadi sama sekali tidak bebas pajak," beber dia.
 
Yustinus melanjutkan, kebijakan perpajakan ditujukan untuk menciptakan ekosistem yang baik bagi pelaku UMKM. Ia pun mengimbau kepada para pengusaha untuk rutin membuat catatan keuangan dan taat melaporkan pajak sehingga bisa mendapatkan benefit dalam meraih akses permodalan dari lembaga keuangan.
 
Sebelumnya, Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif Fadjar Hutomo menilai kemajuan di era digital seharusnya bisa membantu pengusaha UMKM dalam memperoleh akses permodalan.
 
Ketaatan membayar pajak yang terekam dalam NPWP bisa dijadikan digital credibility sebagai dasar pemberian pinjaman.
 
"Sehingga kemudian kalau sekarang orang menghindari pajak, bisa jadi kemudian situasinya berubah ketika NPWP memiliki benefit, yakni menggambarkan kredibilitas Anda sehingga bisa memperoleh kredit," kata dia.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif