Sri Mulyani mengungkapkan, biasanya APBN disusun dalam waktu yang cukup panjang. Mulai dari laporan kepada presiden, Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), hingga sosialisasi ke pemerintah daerah.
"Membuat UU APBN butuh delapan hingga sembilan bulan, ini dalam covid ditantang dalam hitungan minggu. Ini tantangan buat kita sebagai punggawa menjaga keuangan negara," kata dia dalam video conference di Jakarta, Jumat, 19 Juni 2020.
Menurut dia, seluruh jajaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diharuskan merespon dengan cepat perkembangan ekonomi imbas covid-19. Hampir seluruh direktorat jenderal di Kemenkeu menhadapi tantangan yang sama dengan tujuan menjaga ekonomi Indonesia.
"Kita harus antisipasi kemungkingkan covid ini seperti apa, kebutuhan belanja kesehatan pasti, berapa banyak, untuk apa, bagaiana cara belanjanya, bagaimana membantu masyarkat yang tidak kerja, bagaimana bansos diberikan didata dan diberikan, berapa banyak, kemudian bagaimana masalahnya ke ekonomi, ke UMKM, kemungkinan terjadi perusahaan dan individu tidak mampu membayar kredit, ini dalam situasi kegentingan," jelas dia.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta kepada jajarannya untuk bekerja luar biasa keras dalam menghadapi perkembangan yang ada. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, kondisi ini bukan yang terjadi setiap tahunnya, tetapi tetap memerlukan respons yang cepat dan tepat.
"Ini bukan kejadian yang setiap tahun, ini peristiwa 100 tahun sekali, kebetulan saya dan Anda semua dalam posisi pengelola keuangan negara, dan tepat pada kejadian historis. Saya ingin sampaikan kepada Anda semua, baik yang bekerja langsung dalam segala aspek, perubahan peraturan, maupun yang tidak langsung tapi keluarga Kemenkeu, satu visi dan satu tujuan dan satu tantangan yang kita hadapi bersama," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
