"Dengan ada pandemi defisit 6,34 persen, kemungkinan ada melebar lagi. Kita akan monitor seperti apa," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Luky Alfirman dalam video conference di Jakarta, Selasa, 22 September 2020.
Luky menerangkan dengan pelebaran defisit ini, akan terjadi penambahan beban utang yang diikuti oleh peningkatan beban bunga utang. Namun, pemerintah akan mengambil langkah agar beban utang tersebut tidak terlalu besar di masa mendatang.
Salah satunya melalui kerja sama dengan Bank Indonesia (BI). Saat ini pemerintah sudah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk skema berbagi beban (burden sharing), khususnya dalam pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Sebagian dari pembiayaan, khusus PEN public goods, itu kan memang mendapatkan burden sharing bersama BI. Plus tambahan Rp107 triliun untuk UMKM dan korporasi. Itu cukup bantu meringankan biaya bunga di sekarang dan mendatang," jelas dia.
Di luar itu, pemerintah juga memperkuat basis perpajakan demi menggenjot penerimaan. Luky berharap perluasan basis pajak ini bisa mendorong penerimaan perpajakan hingga meningkatkan rasio pajak.
"Kami kelola pembiayaan dari dua sisi. Cost of fund serendah mungkin, tapi juga kelola risiko. Itu kita diversifikasi dari instrumen, skema, punya SBN, punya pinjaman, itu kita lakukan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
