Ilustrasi penanganan covid-19 - - Foto: dok AFP
Ilustrasi penanganan covid-19 - - Foto: dok AFP

Serapan Anggaran Kesehatan Penanganan Covid-19 Naik Signifikan

Ekonomi Virus Korona Kementerian Keuangan RAPBN 2020 Pemulihan Ekonomi Nasional
Suci Sedya Utami • 22 September 2020 19:04
Jakarta: Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meningkat drastis. Termasuk serapan anggaran untuk sektor kesehatan.
 
Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebutkan per 17 September, realisasi anggaran penanganan PEN secara keseluruhan mencapai Rp254,4 triliun atau 36,6 persen dari pagu Rp695,2 triliun. Khusus penanganan covid-9 di bidang kesehatan mencapai 33 persen.
 
"Saat ini realisasi program PEN meningkat secara signifikan dalam dua bulan terakhir, termasuk kesehatan," kata Kunta padaMedcom.id,Selasa, 22 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kunta menjelaskan kendala-kendala di bidang kesehatan yang ditemui pada awal implementasi sudah mulai dapat diselesaikan. Ia bilang sebelumnya realisasi anggaran tersandung masalah administrasi serta keterlambatan penyaluran, baik insentif tenaga kesehatan maupun biaya perawatan.
 
"Untuk itu, sudah dilakukan penyederhanaan proses verifikasi dokumen dan penyaluran anggaran, tapi tetap memperhatikan tata kelola dan akuntabilitas," ujar Kunta.
 
Kunta menambahkan penanganan covid-19 di bidang kesehatan tidak seluruhnya disalurkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun terdapat instansi lain yang terlibat seperti Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) dalam kapasitasnya sebagai Ketua Gugus/Satuan Tugas Penanganan covid-19.
 
Kemudian Kementerian Pertahanan/Polri terkait dengan kegiatan di Rumah Sakit yang dikelola serta pengamanan protokol kesehatan, Pemerintah Daerah terkait dengan penyaluran insentif kesehatan tenaga kesehatan daerah melalui BOK. Selain itu, termasuk dalam penanganan covid-19 bidang kesehatan juga terdapat dukungan insentif perpajakan untuk pengadaan alat kesehatan.
 
"Untuk itu, penguatan koordinasi diperlukan agar program dapat berjalan lebih optimal," pungkasnya.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif