Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengatakan sejauh ini petugas tagih dari Kementerian Keuangan selalu melaksanakan tugas mengikuti prosedur yang berlaku. Sehingga pada umumnya debitur yang ditagih memahami tugas-tugas tersebut. Namun dirinya tidak menafikan jika ada satu-dua kasus ancaman yang didapatkan oleh petugas saat bekerja.
"Saya enggak bisa mengatakan enggak ada sama sekali. Cuma report resminya enggak ada karena itu kan case, jarang. Tapi saya ingat peristiwa teman dari Ditjen Pajak di Nias ketika menagih piutang pajak mendapatkan perlakuan berupa penusukan, sampai kemudian ada fatality," kata Isa dalam bincang bersama DJKN secara daring, Jumat, 2 Oktober 2020.
Namun, kata Isa, sebenarnya yang menjadi hambatan terbesar dalam menagih utang yakni sulitnya untuk melacak keberadaan debitur sehingga penagihan tidak bisa dituntaskan. Contohnya yang paling banyak di masa lalu yakni pasien-pasien di rumah sakit pemerintah yang memiliki tunggakan Rp500 ribu. Pada zaman tersebut, nominal tersebut kemungkinan terbilang besar sehingga mereka kesulitan membayar sehingga menjadi utang.
Kasus-kasus seperti itu diserahkan oleh rumah sakit ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau di kementerian terkait yang sampai saat ini masih tidak bisa melacak keberadaan orang tersebut. Kemudian ada juga kasus besar seperti debitur eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang juga beberapa sulit untuk dilacak.
"Itu yang mungkin perlu mendapat perhatian lebih besar daripada hambatan yang ancaman fisik dan sebagainya," jelas Isa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
