Namun ternyata, Direktur Eksekutif Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Hendri Saparini menilai kebijakan tersebut terasa kurang jika tidak diimbangi dengan langkah pemerintah dalam mengembangkan sektor riil seperti industri.
Pasalnya, jika wisatawan asing hanya datang saja ke Indonesia tanpa belanja produk-produk buatan dalam negeri, maka akan sangat percuma karena pertambahannya bagi pendapatan negara pun hanya sedikit.
"Yang penting bukan hanya datang ke Indonesia, tapi juga belanja. Karena sebetulnya dengan kebijakan tersebut, dengan serbuan turis, ya transportasi, ya akomodasi kita habis untuk memvasilitasi mereka, dan kita enggak dapat apa-apa," kata Hendri dalam paparannya pada acara CORE Mid-Year Economic Review 2015, di Graha Sucofindo, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2015).
Dia mempertanyakan, apakah Pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk mengembangkan industri dalam negeri. Maka dari itu memang, perlu koordinasi lintas kementerian, karena ini bukan hanya merupakan tanggung jawab Kementerian Pariwisata, namun juga perlu andil dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Dia memberi contoh jika ada turis asing yang berkunjung ke Monumen Nasional misalnya, buah tangan apa yang bisa dibeli dan menjadi penanda bahwa itu merupakan produksi Indonesia.
"Jika kita datang ke Singapura, di semua tempat kita bisa temukan bolpoin, gantungan kunci, t-shirt dengan icon Singa. Jadi memang inisiatif bebas visa sebenarnya positif, namun harus ada kebijakan yang imbasnya positif juga antara pariwisata dan belanja," jelas dia.
Sebagai informasi, 45 negara yang bebas visa yakni RRT, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Meksiko, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, Afrika Selatan, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador, Kamboja, Laos, Myanmar, Hong Kong, dan Makao.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
