Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO: dok MI.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO: dok MI.

Sri Mulyani: Eselon III dan IV Masih Dibutuhkan

Ekonomi kementerian keuangan Perampingan Pejabat Eselon
Eko Nordiansyah • 29 November 2019 17:53
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut seluruh jabatan di eselon III dan IV tak bisa dihapuskan. Menurut dia, ada beberapa posisi yang tetap harus ada sebagaimana arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
 
"Jadi tidak seluruh eselon III dan IV hilang, tapi yang mempunyai fungsi pelayanan dan satuan kerja (satker) dia masih akan dipertahankan karena dia memang memiliki tanggung jawab struktural," kata dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2019.
 
Dirinya menambahkan tak semua pekerjaan bisa digantikan. Meskipun Presiden Joko Widodo ingin mengganti jabatan struktural pegawai negeri sipil (PNS) eselon III dan IV di kementerian/lembaga dengan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kan disampaikan Presiden yang penting bagaimana mereka bisa berfungsi secara baik sesuai tugas birokrasi atau policy proses harus menjadi fokus kita terus-terus memperbaiki dari sisi layer maupun fungsi mereka dan seperti disampaikan harus diukur juga sampai mereka pindah tapi tidak ada kontribusi yang bisa diukur," jelas dia.
 
Sri Mulyani sebelumnya mengalihkan 112 orang yang sebelumnya menjabat sebagai eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional analis kebijakan. Mereka termasuk 179 pejabat eselon III dan IV serta fungsional di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
 
Sri Mulyani mengatakan pelantikan ini menjadi wujud nyata reformasi birokrasi di Kemenkeu. Apalagi Presiden Joko Widodo telah menyampaikan beberapa prioritas untuk mencapai Indonesia maju yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi sehingga semakin kokoh, kompetitif dan antisipatif terhadap perubahan zaman.
 
"Kita sebagai jajaran pegawai negara harus melakukan dua hal yaitu melakukan simplifikasi regulasi dan meningkatkan efisiensi kompetensi dan integritas dari birokrasi. Oleh karena itu kita harus merespons program utama tersebut untuk meningkatkan reformasi dan menjaga agar regulasi kita semakin simpel dan efisien" kata dia.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif