2020, Tujuh BUMN Dikucuri Rp17,7 Triliun

Jakarta: Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp17,7 triliun untuk tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dari jumlah itu, PT PLN (Persero) mendapat suntikan modal paling besar yakni Rp5 triliun.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan PLN mendapat suntikan modal paling tinggi guna menyelesaikan pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan. Antara lain program pengembangan pembangkit tenaga listrik dari energi baru dan terbarukan (renewable energy), transmisi, gardu induk, distribusi dan listrik pedesaan serta mempercepat penyediaan listrik di wilayah 3T.
 
"PLN dapat suntikan Rp5 triliun untuk pembangunan program pembangkit tenaga listrik termasuk EBT, listrik desa, dan percepatan di wilayah 3T," kata Ani sapaannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.
Kemudian pemerintah memberikan anggaran kepada PT SMF (Persero) sebesar Rp2,5 triliun untuk menurunkan porsi atau beban pemerintah dalam program pembiayaan perumahan, khususnya Program FLPP.
 
Untuk PT Hutama Karya, pemerintah mengalokasikan Rp3,5 triliun untuk menyelesaikan ruas-ruas prioritas dari jalan tol Trans Sumatra, Pekanbaru-Dumai, dan ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.
 
Sementara PNM hanya mendapatkan Rp1 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perseroan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
 
"Saat ini rasio DER sebesar 8,6 kali menyebabkan perseroan mengalami keterbatasan dalam mencari sumber dana komersial dengan tingkat cost of fund yang kompetitif," ungkap Ani.
 
Lebih lanjut, investasi kepada BUMN secara nontunai diberikan kepada PT PANN (Persero) sebesar Rp3,76 triliun dalam bentuk konversi pokok utang SLA.
 
Modal ini akan dimanfaatkan dalam pengembangan armada maritim nasional serta mendukung nawacita pemerintah dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia.
 
BUMN ketujuh ialah PT BPUI (Persero) mendapatkan Rp2,7 miliar dalam bentuk nontunai untuk pertumbuhan UMKM melalui akses sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahan dan peningkatan akses pasar produk UMKM.
 
Adapun PMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan dialokasikan Rp1 triliun sebaga terobosan kebijakan dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional.
 
"Dana ini bisa menekan impor khususnya impor migas melalui investasi kepada BUMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan," pungkas dia.
 

(AHL)