Pembentukan gugus tugas tersebut dibicarakan dalam Rakor Tindak Lanjut Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (31/5/2016).
Turut hadir Menkopolhukam Luhut B Panjaitan, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Ketua OJK Muliaman Hadad, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, para deputi Kemenko Perekonomian dan pejabat eselon I berbagai kementerian/lembaga.
Darmin menjelaskan, gugus tugas tersebut akan berperan mengawal dan memastikan pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi berjalan dengan baiksampai ke daerah, melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan yang dihadapi (the bottlenecking). Selain itu, juga bertugas memfasilitasi publikasi dan desiminasi Paket Kebijakan Ekonomi.
"Saya kira kita tak perlu membuat payung hukum baru. Kita gunakan saja Inpres No 12 tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Keamanan Industri, dan Kepastian Usaha," kata Darmin.
Ada empat gugus tugas yang dibentuk, yakni (1) Task Force percepatan penyelesaian peraturan (dipimpin KSP), (2) Task Force identifikasi hambatan, masalah, dan kasus (Kemenko Polhukam), (3) Task Force evaluasi pelaksanaan dan analisis dampak paket kebijakan (independen, nonpemerintahan), dan (4) Task Force sosialisasi, publikasi, dan diseminasi paket kebijakan (BKPM, Mendagri).
Gubernur BI Agus Martowardojo menyarankan agar masing-masing kementerian/lembaga aktif menyampaikan kemajuan-kemajuan yang sudah mereka jalankan agar masyarakat dan pelaku usaha mendapat informasi yang terbaru.
"Investor senang dengan 12 paket kebijakan ini. Tapi yang mereka tunggu adalah bagaimana implementasinya," tambah Agus yang juga menyampaikan bahwa rakor juga menyepakati rapat evaluasi setiap seminggu sekali.
Sebelumnya, Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan Pemerintah tak fokus dalam merancang paket kebijakan ekonomi dan melebar dari tujuan untuk mendorong daya saing industri dan daya beli masyarakat. Ketidakfokusan tersebut membuat realisasi dan implementasi program yang dikeluarkan masih lemah.
Masih banyaknya tumpang tindih regulasi yang belum mampu diharmonisasikan jadi faktor utama. Diperparah dengan lemahnya koordinasi baik antarsektor atau kementerian teknis maupun antar pemerintah pusat dan daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
