"Program Prakerja yang tadinya 5,6 juta peserta dengan anggaran Rp20 triliun, kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi sehingga program prakerja tadi bisa menambah jumlah pesertanya 2,8 juta peserta. Sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dan penerimanya 8,4 juta peserta," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat secara virtual, Sabtu, 17 Juli 2021.
Pada program Prakerja, setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta. Mereka nantinya juga akan mendapatkan insentif sebanyak Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, sehingga total insentif yang didapat sebesar Rp2,4 juta.
"Plus kalau mereka mengisi survei, mereka mendapatkan Rp50 ribu. Ini desainnya sama persis seperti tahun lalu. Program prakerja ini cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)," paparnya.
Selain itu, pemerintah juga memperpanjang dua bulan program Kartu Sembako (Juli-Agustus), sehingga periode bantuan ini menjadi selama 14 bulan dari awalnya 12 bulan. Adapun alokasi tambahan anggarannya sebanyak Rp7,52 triliun.
Dengan tambahan ini, maka setiap pemegang Kartu Sembako akan menerima besaran manfaat sebanyak Rp400 ribu per bulan pada Juli-Agustus. Total alokasi anggarannya menjadi Rp49,89 triliun dari alokasi awal sebesar Rp42,37 triliun untuk 18,8 juta keluarga.
"Jadi untuk 18,8 juta keluarga pemegang Kartu Sembako akan dialokasikan dalam satu tahun ini menjadi Rp49,89 triliun. Jadi mereka akan mendapatkan untuk tahun 2021 ini sebanyak 14 bulan pembayaran," paparnya.
Pemerintah juga menambah program Bantuan Beras Bulog selama PPKM Darurat dengan sasaran sebanyak 10 juta penerima bantuan sosial tunai dan 10 juta penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang masing-masing penerima mendapatkan 10 kilogram beras.
"Sebanyak 10 kilogram per keluarga ini akan diberikan beras yang berasal dari Bulog dengan anggaran yang kita sediakan sebesar Rp3,58 triliun. Ini sekitar hampir 250 ribu ton yang akan dikeluarkan dari gudang Bulog dan akan dibagikan kepada seluruh keluarga PKH (Program Keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial Tunai), dan Kartu Sembako," paparnya.
Pemerintah juga memperpanjang durasi diskon listrik dari enam bulan menjadi sembilan bulan hingga Desember 2021. Terdapat 32,6 juta sasaran pelanggan dengan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp1,91 triliun.
Sampai dengan semester I-2021, pemerintah sudah menggunakan anggaran diskon listrik sebanyak Rp5,67 triliun. Sehingga, total anggaran yang dibutuhkan untuk diskon listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA selama sembilan bulan adalah sebesar Rp7,58 triliun.
"Kami akan menambah dan memperpanjang diskon listrik yang seharusnya selesai bulan September untuk 32,6 juta pelanggan yang 450 VA dan 900 VA, kita akan perpanjang hingga bulan Desember dengan diskon 50 persen (untuk pelanggan listrik 450 VA) dan 25 persen, (untuk 900 VA)" urainya.
Bantuan rekening minimum, biaya beban/abonemen juga diperpanjang durasinya, dari enam bulan menjadi sembilan bulan hingga Desember 2021. Sasaran penerimanya sebanyak 1,14 juta pelanggan dengan tambahan dana sebesar Rp420 miliar.
"Ini yang sangat diminati dunia usaha kecil menengah untuk 1,14 juta pelanggan yang selama ini kita alokasikan dana akan selesai pada September, kita perpanjang sepanjang tahun sampai Desember. Sehingga akan ada tambahan Rp200 miliar dari anggaran yang tadinya Rp1,69 triliun menjadi Rp2,11 triliun," papar Sri Mulyani.
Subsidi Kuota juga diperpanjang hingga Desember 2021 dengan tambahan anggaran sebanyak Rp5,54 triliun untuk sasaran 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik. Adapun alokasi sebelumnya sebesar Rp3,0 triliun, sehingga total anggarannya menjadi Rp8,53 triliun.
"Selesai kan di bulan Mei, murid-murid libur dan akan memulai lagi bulan Juli. Jadi kami bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama karena ini menyangkut semua sekolah termasuk madrasah dan pesantren, ada 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik," pungkas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
