"Hitungan dia gimana? Kalau hitungan kita ya, saya contoh nikel, saat diekspor mentahan bahan mentah setahun kira-kira Rp17 triliun. Setelah masuk downstreaming hilirisasi menjadi Rp510 triliun. Bayangkan saja kita hanya ambil pajak. Ambil pajak dari Rp17 triliun sama ambil pajak dari Rp510 triliun, gede banget," ujar Presiden, Kamis, 10 Agustus 2023.
Presiden memastikan hilirisasi memberikan dampak besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah bakal mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan jumlah lebih besar.
"Penerimaan negara bukan pajak semuanya ada di situ. Coba dihitung saja dari Rp17 trilun sama Rp510 triliun gede mana?" jelasnya.
| Baca: Indonesia Dukung Penuh Transisi Ekonomi Hijau ASEAN |
Oleh karena itu, Kepala Negara membantah hilirisasi hanya menguntungkan Tiongkok. Ia kembali menegaskan hilirisasi menguntungkan perekonomian Indonesia. "Logikanya tadi sudah diberikan angka itu, gimana sih? Artinya apa? Kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih besar dong. Logikanya gimana," jelasnya.
Sebelumnya, Faisal Basri menyebut Tiongkok mendapat keuntungan besar dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Persentasenya bahkan mencapai 90 persen dari total keuntungan. Menurut Faisal, seharusnya Indonesia mengedepankan kebijakan industrialisasi yang akan menguatkan struktur perekonomian karena memberi nilai tambah ketimbang hilirisasi.
Adapun Tiongkok disebut Faisal menjadi pihak yang mengeruk keuntungan paling banyak dari kebijakan hiliralisasi, karena mereka memiliki pabrik smelter nikel di Indonesia.
"Hilirisasi sekadar bijih nikel jadi nickel pig iron jadi feronikel lalu 99 persen diekspor ke Tiongkok. Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di Tiongkok. Dari hilirisasi itu, kita hanya dapat 10 persen, 90 persennya ke Tiongkok," pungkas Faisal Basri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
