Presiden Joko Widodo--MI/Ramdani
Presiden Joko Widodo--MI/Ramdani

Pemerintahan Jokowi Dorong Peningkatan Daya Saing

Ekonomi investasi batam bp batam
Antara • 13 Desember 2018 13:16
Jakarta: Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berupaya meningkatkan lagi daya saing Indonesia dengan berbagai terobosan kebijakan. Terobosan kebijakan antara lain insentif bagi pelaku ekonomi, mendorong reformasi di berbagai bidang, membangun sentra ekonomi baru, memperkuat poros maritim nasional, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Demikian keterangan resmi dari Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018.
 
Pada 2018 menjadi titik balik pembangunan ekonomi nasional, walaupun ekonomi global berada dalam pusaran ketidakpastian, dan pertumbuhan ekonomi stabil.
 
Angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan menurun. Harga-harga terkendali dan pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan hati-hati.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: BP Batam Ditegaskan Tidak Dibubarkan
 
Hasil yang telah dicapai adalah Indeks Daya Saing Global Indonesia naik ke peringkat 45 di 2018 dari peringkat 47 di 2017. Selain itu Indonesia berhasil naik peringkat dari negara tidak layak investasi di 2014 menjadi negara dengan peringkat layak Investasi menurut 3 lembaga peringkat internasional terkemuka, yaitu oleh Moodys, Fitch dan Standard & Poor.
 
Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga ingin peningkatan daya saing Indonesia melalui kawasan Batam.
 
"Kita ingin Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya saing untuk kawasan ekonomi dan daya tarik untuk investor," kata Presiden dalam pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu, 12 Desember 2018.
 
"Saya kira perlu dikelola lebih profesional lagi sehingga Batam menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar bisa kita kembangkan, terutama untuk sentra industri. Pada saat terakhir saya ke Batam, saya melihat sendiri potensinya yang sangat besar, tapi mungkin di sisi kecepatan pelayanan yang paling banyak memang keluhan di bidang urusan pertanahan," tambah Presiden Jokowi.
 

(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif