"Kita setujui ini sementara, karena akan ada pembahasan lagi ditingkat panja (panitia kerja) belanja. Setelah itu baru ada hasilnya," tutur Pimpinan Sidang yang merupakan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Ahmady Noor Supit, dalam rapat kerja di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2014) malam.
Dalam postur ini, total belanja pemerintah presiden terpilih Joko Widodo dipatok sebesar Rp2.017 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp601 triliun, belanja non-K/L Rp769,5 triliun, dan dana transfer daerah Rp 647 triliun. Jumlah tersebut masih ditambah pembiayaan dalam negeri Rp297,6 triliun, serta pembiayaan luar negeri Rp23,8 triliun
Sedangkan dari sisi penerimaan negara, tahun depan kas negara diperkirakan terisi Rp1.793,6 triliun. Rinciannya terdiri dari pajak Rp1.380 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp410 triliun, serta hibah Rp3,3 triliun.
"Ini sangat positif, memberi ruang (fiskal) bagi pemerintahan yang akan datang," terang Ahmadi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan M. Chatib Basri menilai postur ini akan membantu pemerintahan Jokowi bisa memiliki pondasi perekonomian lebih kokoh. Hal ini mengingat potensi pelarian modal asing pada semester II tahun depan.
"Kita tahu ada kemungkinan normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, langkah ini membantu pembiayaan akan lebih ringan," ucap Chatib.
Namun, tutur dia lebih lanjut, postur tersebut masih bisa berubah, sampai nanti disahkan kembali di Paripurna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
