Ilustrasi - - Foto: dok BPDP
Ilustrasi - - Foto: dok BPDP

Pembebasan Pajak Ekspor CPO Diyakini Bisa Tingkatkan Harga TBS Kelapa Sawit

Despian Nurhidayat • 18 Juli 2022 14:27
Jakarta: Pemerintah secara resmi telah memberlakukan kebijakan pembebasan pajak ekspor terhadap produk CPO (crude palm oil) dan turunannya. Hal ini dilakukan karena harga internasional CPO yang sedang turun dan diharapkan dapat mengangkat harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit.
 
Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan ini wajar dilakukan karena pungutan pajak ekspor CPO harus fleksibel dan melihat dari fluktuasi harga.
 
"Jika harga tinggi maka pungutan (ekspor) bisa naik tapi ketika harga CPO alami penurunan hingga 35 persen di pasar spot internasional maka pungutan ekspor bisa direlaksasi. Perlu fleksibilitas melihat situasi dan kondisi, terutama keamanan stok CPO untuk pangan, dan harga TBS di level petani," ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin, 18 Juli 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih lanjut, Bhima juga menekankan pembebasan pajak ekspor CPO ini juga perlu dibarengi dengan penegakan pengawasan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga TBS.
 
Dia pun berharap, pemerintah juga dapat mengawasi praktik price rigidity terhadap CPO. "Praktik ini terjadi ketika harga CPO naik, tapi TBS di level petani lambat meningkat karena petani sawit terutama petani swadaya daya tawarnya lemah," tegas Bhima.
 
Terkait dampak kebijakan ini terhadap devisa negara, dia optimistis hal ini tidak akan berdampak signifikan, mengingat harga internasional CPO sedang anjlok pada saat ini. "Jadi bergantung dari pergerakan harga CPO, karena kondisinya harga internasional sedang turun, jadi pengaruhi devisa juga," pungkasnya.
 
Baca juga: Mendag Bidik Harga Tandan Buah Segar Sawit Naik Jadi Rp2.400/Kg

 
Perlu diketahui, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.
 
Dalam revisi PMK tarif pungutan ekspor ini, semua produk CPO dan turunannya menjadi nol dolar dan berlaku terhitung sejak 15 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.
 
Namun, mulai 1 September 2022 pungutan pajak ekspor CPO akan kembali berlaku, dengan tarif maksimal USD240 untuk harga CPO lebih dari UD1.500, dengan perubahan tarif ad valorem yang progresif terhadap harga.
 
(HUS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif