Dalam penandatanganan perjanjian KPBU SPAM Umbulan, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ini merupakan proyek pertama di sektor air yang mendapat dukungan Pemerintah dalam bentuk viability gap fund (VGF).
Proyek yang sudah direncanakan pada masa Presiden Soeharto ini baru ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai salah satu proyek percontohan dengan skema KPBU.
"Proyek ini menyandang predikat sebagai KPBU pertama dalam SPAM, terutama proyek air minum pertama yang dapat VGF," kata Darmin dalam sambutannya, di Gedung Graha Sawala, Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016).
Penandatanganan tersebut dilakukan antara Gubernur Jawa Timur Soekarwo selaku penanggung jawab proyek kerja sama (PJKP) dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan selaku badan usaha yang dibentuk oleh konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor selaku pemegang lelang proyek KPBU SPAM Umbulan.
"Saya mengucapkan terima kasih kerja kerasnya mulai 1973, SPAM ini 43 tahun baru terealisasi. Saya, kita untuk umur manusia sudah cukup matang, tapi kalau untuk yang lain sudah terlalu tua," ujar Soekarwo.
Menurut dia, proyek ini sangat luar biasa terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Soekarwo, jika tak ada bantuan Pemerintah Pusat, dengan harga Rp6.600 per meter kibik, diakui Pemda Jatim tak akan mampu membelinya.
"Pemerintah mengambil keputusan sehingga harganya rata-rata menjadi Rp2.400 per meter kibik," kata dia.
Proyek penyediaan air minum yang membutuhkan nilai investasi sebesar Rp4,51 triliun dan menyerap investasi swasta senilai Rp2,05 triliun ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air 1,3 juta warga di tiga kabupaten dan dua kota di Provinsi Jawa Timur.
Dalam proyek ini, Pemerintah memberikan dukungan kelayakan sebesar Rp818 miliar yakni melalui surat persetujuan final dukungan kelayakan yang dikeluarkan Menteri Keuangan, untuk memastikan adanya keterjangkauan harga beli air dan tetap menjaga aspek feasibility dari proyek tersebut.
Sedangkan Badan Usaha akan bertanggung jawab menyediakan sebagian dana lainnya. Proyek yang menggunakan skema build operate transfer (BOT) dengan masa konsesi 25 tahun ini meliputi pekerjaan desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, pembiayaan sarana pengelolaan dan jaringan transmisi berkapasitas 4.000 liter per detik yang akan dilakukan oleh badan usaha.
Pada saat bersamaan, tiga perjanjian turunan dalam kerja sama ini, yaitu perjanjian penyediaan air minum curah antara perusahaan daerah air bersih (PDAB) Provinsi Jawa Timur dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan, serta perjanjian penjaminan infrastruktur antara PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan dan perjanjian regres antara Gubernur Jawa Timur dengan PT PII.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
