Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut turun 1,4 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp855,9 triliun.
"Pada sisi ekonomi tertekan, maka belanja pemerintah yang sudah refocusing dan realokasi bisa jadi sarana untuk sedikit mengurangi tekanan," katanya dikutip dari Antara, Selasa, 16 Juni 2020.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp537,3 triliun. Angkanya tumbuh 1,2 persen dari periode sama 2019 yakni Rp530,8 triliun dan 29 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 Rp1.851,1 triliun.
Kemudian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp306,6 triliun yang terkontraksi hingga 5,7 persen dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp325,1 triliun. Namun jumlahnya mencapai 40,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp762,7 triliun.
Adapun belanja pemerintah pusat ditunjang oleh belanja K/L Rp270,4 triliun yang terkontraksi 6,2 persen dibanding Mei 2019. Jumlahnya terdiri dari belanja pegawai Rp95,4 triliun, belanja barang Rp69,2 triliun, belanja modal Rp26,9 triliun, dan bantuan sosial Rp78,9 triliun.
Menkeu menambahkan realisasi belanja pegawai mengalami penurunan 4,2 persen dibanding Mei 2019 karena Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayarkan tidak sebesar tahun lalu atau hanya gaji pokok bagi Eselon II ke bawah.
"Ini juga karena meski pegawai WFH dan mungkin banyak lembur tapi tidak dapat tunjangan lembur," jelas dia.
Kemudian belanja barang terkontraksi hingga 30,3 persen dibanding periode sama tahun lalu lantaran masih diterapkannya PSBB dan WFH. Beberapa kegiatan K/L tidak terlaksana sesuai rencana seperti Polri, Kemenag, Kemenhan, dan Kemenkes.
"Belanja barang paling besar pemotongannya adalah perjalanan 58,8 persen. Operasional pemerintahan alami penurunan belanja karena sebagian besar dialihkan untuk kesehatan dan bansos," ujarnya.
Realisasi belanja modal Rp26,9 triliun terkontraksi 7,3 persen karena belanja Kementerian PUPR dan Kemenhub mengalami perlambatan akibat penghematan dalam rangka penanganan covid-19.
Realisasi belanja bansos Rp78,9 triliun naik 30,7 persen karena pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19 seperti pembayaran iuran PBI BPJS serta penyaluran PKH dan Kartu Sembako melalui Kemensos.
Kemudian realisasi belanja pemerintah pusat juga ditunjang oleh belanja non K/L Rp267 triliun yang terdiri dari pembayaran bunga utang Rp145,7 triliun dan subsidi Rp48,9 triliun.
Sementara untuk realisasi TKDD sebesar Rp306,6 triliun secara rinci terdiri dari DBH Dp31,5 triliun, DAU Rp190,9 triliun, DAK Fisik Rp2,9 triliun, DAK Nonfisik Rp49,1 triliun, DID Rp3,2 triliun, Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY Rp0,2 triliun, serta dana desa Rp28,9 triliun.
"Dana desa diubah jadi BLT sehingga menjadi bantalan penting bagi masyarakat untuk hadapi covid-19. Terutama hadapi Lebaran dan pemulangan TKI yang mungkin alami kenaikan di tingkat desa dari jumlah beban orang yang berpotensi dapatkan bansos," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
