medcom.id, Jakarta: Perdagangan bebas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlaku efektif pada akhir tahun ini membuat pemerintah terus berbenah diri. Pemerintah sendiri telah optimis dalam menghadapi MEA, bahkan pemerintah mengklaim telah siap menjadi jagoan dalam perdagangan bebas ASEAN ini.
Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel pun mengaku optimistis Indonesia dapat berjaya pada MEA nanti. Ia menyebut, ada beberapa alasan optimisme dirinya bahwa Indonesia akan menjadi raja saat pelaksanaan MEA yang berlangsung dalam delapan bulan mendatang.
Pertama, sebut dia, pemerintah saat ini sedang membangun infrastruktur listrik sebanyak 35 ribu megawatt (mw) dalam lima tahun mendatang. Selain itu, infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandar udara, perbaikan kerata api, jalan tol dan sebagainya merupakan kesiapan pemerintah lainnya dalam mendukung mobilisasi distribusi dan logistik saat perdagangan bebas.
"Presiden ingin Indonesia harus bisa mewujudkan swasembada pangan melalui beras dan sebagainya. Ini optimisme bahwa saya merasa yakin kita bisa," ungkap Rachmat, usai konferensi pers penandatanganan kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di kantornya, Jalan MI Ridwan Rais No 5, Jakarta Pusat, Senin (13/4/20015).
Sedangkan optimistis kedua, lanjut dia, adalah kesiapan para kementerian dalam memangkas perizinan dan pelayanan. Pasalnya, saat ini setiap kementerian tidak lagi memiliki ego sektoral, sehingga pengurusan perizinan dan pelayanan setiap kementerian tak lagi berbelit dan hanya membutuhkan waktu yang singkat.
Ia mencontohkan, hambatan ekspor meubel saat ini telah diselesaikan oleh pihak Kemendag bersama Kementerian Lingkungan Hidup. "Hambatan ekspor meubel dimana harus menggunakan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) agar bisa ekspor kepada negara-negara yang menerapkan itu, dalam sebulan kita sudah bisa memecahkan permasalahan tersebut bersama Menteri Lingkungan Hidup," papar Rachmat.
Selain itu, tambah dia, ada beberapa penangulangan permasalahan yang dilakukan pemerintah, salah satunya adalah menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sistem PTSP yang diterapkan ini bakal mengundang para investor untuk menanamkan modal mereka lebih banyak di Indonesia.
Komitmen presiden dalam kunjungan ke Jepang dan Tiongkok menjadi satu bukti bahwa pemerintah telah menggandeng negara maju untuk mengembangkan dan meningkatkan industri dalam negeri. Pada saat itu, presiden menyampaikan bahwa Indonesia ingin menjadi raja, bukan sebagai serbuan pasar bagi negara-negara ASEAN lainnya.
"Saya sebagai mendag optimistis. Tapi kenaikan ekspor 300 persen tersebut harus ada keterlibatan pengusaha, jangan hanya pemerintah. Karena kalau tidak, maka Indonesia kembali akan tertinggal, bahkan ketertinggalannya semakin jauh," pungkas Rachmat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
