Termasuk di dalamnya soal perizinan, sehingga waktu bongkar muat bisa lebih efisien. “Jadi OP mengkoordinasikan seluruh pekerjaan di pelabuhan,” kata Jonan saat halal bihalal Kementerian Perhubungan di Jakarta, Jumat (31/7/2015).
Selama ini, Jonan menilai, waktu bongkar muat masih belum berjalan efektif. Menurut dia, proses perizinan barang masuk di pelabuhan selama ini melibatkan lintas instansi.
“Ya saat ini kurang efektif. Saya mengusulkan Menko Kemaritiman untuk segera terbitkan perpres, jadinya cukup OP mengkordinir semua.” ucapnya.
Sebelumnya, Juni lalu, Presiden Jokowi berang karena proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok terlalu lama. Di Singapura, proses bongkar muat memakan waktu 1 hari, sementara di Indonesia lebih dari 5 hari.
Jokowi menyebut dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan yang terlama di antara pelabuhan di ASEAN. Padahal, Pelabuhan Tanjung Priok sudah cukup baik.
Jokowi menduga ada ketidakberesan dalam pelayanan oleh aparat instansi di pelabuhan yang menyangkut 18 kementerian dan lembaga. Jokowi berkomitmen untuk membereskan hambatan tersebut dengan caranya sendiri. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi mengancam akan mencopot jabatan dari mulai dirjen hingga menteri kalau terbukti menghambat proses dwelling time.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
