Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan usulan relaksasi PPnBM dapat meningkatkan purchasing power dari masyarakat dan memberikan jumpstart pada perekonomian. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini, relaksasi akan dilakukan secara bertahap.
"Relaksasi PPnBM diusulkan untuk dilakukan sepanjang 2021, dengan skenario PPnBM nol persen untuk Maret-Mei, PPnBM 50 persen untuk Juni-Agustus, dan 25 persen untuk September-November," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 11 Februari 2021.
Dengan skenario relaksasi PPnBM yang dilakukan secara bertahap maka diperkirakan akan terjadi peningkatan produksi mencapai 81.752 unit. Selain itu, relaksasi ini akan menambah pemasukan negara sebesar Rp1,4 triliun, sehingga terjadi surplus penerimaan sebesar Rp1,62 triliun.
Airlangga menilai pulihnya produksi dan penjualan industri otomotif akan membawa dampak yang luas bagi sektor industri lainnya. Terlebih industri otomotif memiliki keterkaitan dengan industri lainnya, dengan kontribusi industri bahan baku sekitar 59 persen dalam industri otomotif.
"Industri pendukung otomotif sendiri menyumbang lebih dari 1,5 juta orang dan kontribusi PDB sebesar Rp700 triliun. Industri otomotif juga merupakan industri padat karya, saat ini lebih dari 1,5 juta orang bekerja di industri otomotif yang terdiri dari lima sektor," ungkapnya.
Pelaku industri tier II dan tier III terdiri dari 1.000 perusahaan dengan 210 ribu pekerja), pelaku industri tier I terdiri dari 550 perusahaan dengan 220 ribu pekerja, perakitan 22 perusahaan dengan 75 ribu pekerja, dealer dan bengkel resmi 14 ribu perusahaan dengan 400 ribu pekerja, serta dealer dan bengkel tidak resmi 42 ribu perusahaan dengan 595 ribu pekerja.
Ia menambahkan stimulus khusus juga diberikan di sejumlah negara lain di dunia untuk industri otomotif selama pandemi. Misalnya, pengurangan pajak penjualan sebesar 100 persen untuk mobil yang dirakit di dalam negeri (CKD) dan potongan hingga 50 persen untuk mobil yang dirakit di negara asalnya (CBU) yang dilakukan oleh Malaysia.
"Selain itu, terdapat kebijakan subsidi untuk kendaraan mobil listrik yang dilakukan oleh Tiongkok, Jerman, dan Prancis yang sudah diimplementasikan pada 2020," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
