Hingga Oktober 2020, pemerintah merealisasikan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp697,9 triliun atau 91,4 persen dari pagu. Sayang belanja daerah baru Rp693,4 triliun atau 53,3 persen dari pagi, sementara saldo kas di bank meningkat jadi Rp247,5 triliun.
"Jadi instrumen fiskal yang seharusnya melakukan countercyclical, kemudian mampet atau tidak berjalan waktu ditransfer ke APBD. Karena berhenti kemudian terjadi lag atau jeda," kata dia dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 secara virtual di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.
Ia menambahkan, karena transfer ke daerah hanya berhenti di bank, maka belanja pemerintah yang seharusnya bisa mendorong ekonomi di daerah tidak berjalan. Padahal pemerintah berharap uang ini bisa membantu perekonomian di kuartal III dan IV 2020.
"Sehingga kekuatan untuk mendorong ekonomi kembali terutama pada kuartal III dan kuartal IV tahun lalu terlihat sangat menurun. Karena pemerintah daerah tidak melakukan eksekusi secepat dan setepat yang diharapkan," ungkap dia.
Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap adanya peningkatan kualitas belanja daerah dari kebijakan transfer ke daerah dan dana desa di 2022. Bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ia berharap penggunaan dana ini bisa meningkatkan layanan bagi masyarakat.
"Kami mendorong penggunaan DAU dan DBH untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Tidak hanya untuk habis bagi birokrasi tetapi juga untuk penggunaan anggaran APBD bagi pemulihan ekonomi daerah. Peningkatan efektivitas penggunaan dari dana transfer, terutama DAK fisik yang harus berbasis kontrak untuk menekan idle cash yang ada di daerah," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
