Dilansir dari laman Kementerian Keuangan pada Jumat, 2 Oktober 2026, Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan dengan mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, APBN 2027 akan ditempatkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dengan tiga fungsi utama.
"Ini akan didorong oleh APBN 2027 sebagai salah satu sumber pertumbuhan,” kata Juda dalam Media Gathering Kementerian Keuangan 2026 pada Kamis, 1 Oktober 2026 di Bogor.
Fungsi pertama adalah to grow, yaitu menggunakan APBN untuk mendorong aktivitas ekonomi dan investasi. Kebijakan ini juga akan diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan prioritas pemerintah sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Berikutnya, fungsi to protect ditujukan untuk memastikan anggaran negara tetap hadir bagi masyarakat. Fokusnya mencakup perlindungan terhadap masyarakat, menjaga daya beli dan kesejahteraan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi.
Sementara fungsi to transform akan diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Upaya tersebut dilakukan melalui investasi, pengembangan hilirisasi, dan industrialisasi.
Pemerintah Siapkan Strategi Penerimaan
Untuk mendukung ketiga fungsi tersebut, pemerintah menyiapkan strategi penerimaan negara yang berkelanjutan. Dari sisi perpajakan, pemerintah akan memperluas basis pajak dengan memanfaatkan data dan teknologi, termasuk optimalisasi Coretax dan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine.
Pengawasan terhadap Wajib Pajak strategis dan berisiko tinggi juga akan diperkuat, bersama dengan penegakan hukum pajak serta optimalisasi insentif perpajakan.
Sementara dari sisi bea dan cukai, pemerintah akan mengoptimalkan pencegahan serta pemberantasan perdagangan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Strategi lainnya mencakup intensifikasi kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan bea masuk komoditas tertentu, perluasan basis penerimaan bea keluar dan BKC, hingga penguatan nilai pabean dan klasifikasi barang.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor sumber daya alam melalui perbaikan tata kelola, penguatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA), serta peningkatan nilai tambah yang ramah lingkungan.
“Ini yang diharapkan menjadi penguatan sumber-sumber penerimaan,” ujar Juda.
Defisit APBN 2027 Dijaga 2,4 Persen
Dari sisi pembiayaan, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Strategi pembiayaan akan lebih mengutamakan sumber domestik untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak ekonomi global.
Pemerintah juga akan menjaga defisit dan pembiayaan dalam batas yang aman dan berkelanjutan. Pengelolaan utang akan dilakukan secara antisipatif melalui active cash and debt management.
Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan peran Danantara, Special Mission Vehicle, Badan Layanan Umum, dan Sovereign Wealth Fund. Akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga akan diperluas, sementara Saldo Anggaran Lebih (SAL) disiapkan sebagai buffer untuk menghadapi ketidakpastian.
Juda mengatakan strategi pembiayaan akan tetap dominan menggunakan sumber domestik karena dinilai lebih tahan terhadap gejolak global. Saat ini, kepemilikan asing terhadap Surat Berharga Negara (SBN) berada di kisaran 13–14 persen, jauh lebih rendah dibandingkan sekitar 40 persen satu dekade lalu.
“Ini tentu saja bisa mengurangi kerentanan di pasar uang dan pasar valas kita,” kata Juda. (Wisa Irena Br Sitepu)
