Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) masih sangat lambat. Bahkan sampai 17 Juni 2022, realisasinya baru Rp113,5 triliun atau 24,9 persen dari pagu Rp455,6 triliun.
"PC PEN juga masih sangat lambat. Dari Rp455,6 triliun yang terealisasi baru Rp113,5 triliun, ini sampai 17 Juni. Artinya baru 24,9 persen (dari pagu)," kata dia dalam video conference, Kamis, 23 Juni 2022.
Jika dirinci, anggaran untuk penanganan kesehatan baru terealisasi Rp27,6 triliun atau 22,5 persen dari pagu Rp122,5 triliun. Anggaran ini digunakan untuk pembayaran klaim pasien, insentif tenaga kesehatan, pengadaan vaksin, hingga insentif perpajakan bidang kesehatan.
Selanjutnya, anggaran perlindungan masyarakat tercatat sudah Rp57 triliun atau 36,9 persen dari pagu Rp154,7 triliun. Realisasinya digunakan dalam program PKH, kartu sembako, BLT minyak goreng, BLT desa, bantuan tunai PKL Warung dan Nelayan, serta kartu prakerja.
"Perlindungan masyarakat relatif tinggi, 36,9 persen. Ini seiring dengan pemerintah mencoba memberikan bantalan sosial lebih cepat dan lebih tinggi dengan adanya guncangan harga-harga yang meningkat," ungkapnya.
Untuk penguatan pemulihan ekonomi, ia menyebut, realisasi anggarannya baru Rp28,8 triliun atau 16,2 persen dari pagu Rp178,3 triliun. Penggunaan anggaran untuk program padat karya, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, dukungan UMKM, hingga insentif pajak.
"Ini menggambarkan bahwa sisi belanja masih belum perform dari PC PEN, daerah, maupun belanja K/L seperti yang tadi telah saya sampaikan," pungkas dia.
"PC PEN juga masih sangat lambat. Dari Rp455,6 triliun yang terealisasi baru Rp113,5 triliun, ini sampai 17 Juni. Artinya baru 24,9 persen (dari pagu)," kata dia dalam video conference, Kamis, 23 Juni 2022.
Jika dirinci, anggaran untuk penanganan kesehatan baru terealisasi Rp27,6 triliun atau 22,5 persen dari pagu Rp122,5 triliun. Anggaran ini digunakan untuk pembayaran klaim pasien, insentif tenaga kesehatan, pengadaan vaksin, hingga insentif perpajakan bidang kesehatan.
Selanjutnya, anggaran perlindungan masyarakat tercatat sudah Rp57 triliun atau 36,9 persen dari pagu Rp154,7 triliun. Realisasinya digunakan dalam program PKH, kartu sembako, BLT minyak goreng, BLT desa, bantuan tunai PKL Warung dan Nelayan, serta kartu prakerja.
"Perlindungan masyarakat relatif tinggi, 36,9 persen. Ini seiring dengan pemerintah mencoba memberikan bantalan sosial lebih cepat dan lebih tinggi dengan adanya guncangan harga-harga yang meningkat," ungkapnya.
Untuk penguatan pemulihan ekonomi, ia menyebut, realisasi anggarannya baru Rp28,8 triliun atau 16,2 persen dari pagu Rp178,3 triliun. Penggunaan anggaran untuk program padat karya, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, dukungan UMKM, hingga insentif pajak.
"Ini menggambarkan bahwa sisi belanja masih belum perform dari PC PEN, daerah, maupun belanja K/L seperti yang tadi telah saya sampaikan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
