Dari sisi belanja, jelas Jokowi, peningkatan ruang fiskal ditempuh melalui efisiensi subsidi, efisiensi belanja operasional, dan pengendalian belanja yang wajib dialokasikan. Selain itu, juga melalui peningkatan belanja produktif yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur.
"Serta ketahanan pangan dan energi guna meningkatkan daya saing dan kapasitas perekonomian nasional," kata Jokowi, saat menyampaikan Pidato Pengantar RUU APBN 2016, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2015).
Adapun rincian dari belanja negara dalam RAPBN 2016 tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339,1 triliun atau mengalami peningkatan dibandingkan Rp1.319,5 triliun di APBNP 2015. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp780,4 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp558,7 triliun.
Sementara alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp782,2 triliun atau mengalami peningkatan sebanyak Rp117,6 triliun dibandingkan di APBNP 2015 yang sebesar Rp664,6 triliun. Transfer ke daerah dan dana desa mencakup transfer ke daerah sebesar Rp735,2 triliun, dan dana desa sebesar Rp47 triliun.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, di sisi pembiayaan, kebijakan yang ditempuh antara lain dengan mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, memberdayakan peran swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, serta melakukan inovasi kreatif pada instrumen pembiayaan.
Sebagai konsekuensi dari percepatan pembangunan infrastruktur, masih kata Jokowi, pemerintah memerlukan kebijakan fiskal yang ekspansif, sehingga berdampak pada terjadinya defisit anggaran.
"Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, defisit anggaran tersebut akan ditutup oleh sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Sumber pembiayaan luar negeri dipilih secara selektif sehingga bersifat tidak mengikat dan dengan biaya yang lebih rendah," pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
