"Agar tidak ada yang namanya pemberhentian proyek prioritas," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (16/9/2016).
Presiden menyampaikan, pembahasan RAPBN 2017 harus tepat waktu untuk mempercepat realisasi proyek prioritas. Untuk itu, pengajuan anggaran tambahan harus dilakukan secara individual oleh setiap kementerian atau lembaga.
"Tidak ada lagi yang seperti ini, sendiri-sendiri masuk ke komisi-komisi di DPR. Harus mulai koordinasi dengan mekanisme pemerintah. Kalau tidak, anggaran kita buyar lagi," tegasnya.
Pembiayaan program-program prioritas, kata Presiden tidak harus diambil dari APBN, tetapi bisa melibatkan swasta. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung iklim investasi.
"Kita harus memperbaiki iklim usaha, mengundang investasi dengan momentum perkembangan ekonomi yang dicapai terjaga," tandasnya.
Dalam rapat tersebut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga, Kepala BKPM Thomas Lembong, Menkumham Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menkopolhukam Wiranto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Desi Angriani
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
