Penurunan ini berasal dari efisiensi belanja operasional yang terdiri dari belanja perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa seperti pembayaran listrik, telepon, air, serta jasa lainnya dan pembangunan sejumlah gedung baru.
"Dari efisiensi ini diharapkan bisa dihemat sekitar Rp21,5 triliun," kata Bambang usai rapat paripurna kabinet, di ruang sidang Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Sementara sisanya, tambah dia, berasal dari efisiensi belanja lainnya seperti belanja pemeliharaan maupun pengadaan peralatan kantor, belanja iklan, belanja modal noninfrastruktur contohnya gedung kantor, serta kendaraan operasional maupun kendaraan dinas dari kementerian.
Selain itu, ada penghematan dari belanja bansos dan kegiatan prioritas dan pendukung yang tidak mendesak dan bisa ditunda. Serta hasil lelang, terutama hasil lelang proyek infrastruktur, kemudian juga hasil optimalisasi mengurangi honorarium kegiatan serta menunda sebagian belanja yang diperkirakan tidak akan bisa dieksekusi pada tahun ini.
"Nah itu adalah program penghematan yang harapannya tahap kedua itu bisa Rp29,2 triliun. Sehingga total Rp50,6 triliun," ungkap dia.
Dengan adanya penghematan tersebut, dia memperkirakan ada pelebaran defisit neraca berjalan dari 2,15 persen menuju 2,5 persen dengan adanya tambahan kebutuhan utang Rp40 triliun. Dana Rp19 triiliun berasal dari kas tahun lalu dan sisanya utang baru untuk menutupi defisit sekitar Rp21 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
