"Dalam Laporan Realisasi APBN TA 2018, dijelaskan bahwa realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.943,7 triliun atau 102,6 persen dari APBN TA 2018," kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019.
Pendapatan negara TA 2018 tersebut meningkat Rp277,3 triliun atau 16,6 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.518,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp409,3 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp15,6 triliun.
"Kinerja positif pendapatan negara ini disebabkan oleh meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea masuk dan bea keluar, serta PNBP," jelas dia.
Peningkatan PPh nonmigas terutama disebabkan oleh membaiknya kondisi beberapa sektor ekonomi, antara lain sektor industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan jasa keuangan, disertai dengan meningkatnya kemampuan pemungut pajak, keberhasilan intensifikasi pajak, dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebagai adanya dampak dari program tax amnesty.
Dirinya menambahkan peningkatan PPh migas disebabkan oleh meningkatnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan meningkatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Peningkatan penerimaan PPN disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi domestik dan kepatuhan pembayaran PPN oleh wajib pajak.
Sedangkan, peningkatan penerimaan bea masuk dan bea keluar terutama disebabkan karena meningkatnya aktivitas ekspor dan impor selama 2018. Sementara itu peningkatan PNBP disebabkan oleh peningkatan penerimaan sumber daya alam dan laba BUMN serta peningkatan pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU).
Realisasi belanja negara pada TA 2018 sebesar Rp2.213.1 triliun atau 99,7 persen dari APBN TA 2018. Realisasi belanja negara tersebut meningkat Rp205,8 triliun atau 10,2 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.455,3 triliun serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp757.8 triliun.
Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara, terdapat defisit APBN sebesar Rp269,4 triliun. Defisit APBN 2018 masih berada pada kisaran yang aman, yakni 1,81 persen dari PDB, lebih rendah dari defisit indikatif APBN TA 2018 sebesar 2,19 persen, atau jauh di bawah ambang batas yang diatur dalam undang-undang yaitu tiga persen terhadap PDB.
"Persentase deflsit terhadap PDB tersebut merupakan yang terkecil sejak 2012. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan defisit APBN telah dilaksanakan secara optimal, sehingga peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dapat berjalan dengan baik, kredibel, dan efisien, serta mampu menjaga keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability)," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
