Berdasarkan data, penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 sebesar Rp1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan tahun 2015.
“Jumlah penerimaan itu sudah meliputi hasil tax amnesty atau pengampunan pajak sampai periode kedua yang berakhir 31 Desember 2016,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (2/1/2017).
Hingga akhir periode kedua tax amnesty yang berakhir bersamaan dengan penghujung 2016, penerimaan dari uang tebusan sebesar Rp107 trililun. Rinciannya, Rp103 triliun merupakan uang tebusan, Rp739 miliar dari pembayaran bukti permulaan, serta Rp3,06 triliun dari pembayaran uang tunggakan penagihan pajak. Sedangkan total dana repatriasi luar negeri yang masuk sebesar Rp141 triliun.
“Dana deklarasi luar negeri sebesar Rp1.013 triliun dan dana repatriasi dalam negeri sebesar Rp3.143 triliun mendominasi dana deklarasi yang masuk dalam skema tax amnesty,” jelas Misbakhun.
Tapi bila penerimaan pajak tak termasuk dengan hasil tax amnesty, maka capaiannya baru mencapai Rp998 triliun. Dalam hitungan Misbakhun, angka itu sama dengan 73,6 persen dari total target pendapatan sektor perpajakan sebesar Rp1.355 triliun yang dipatok dalam APBNP 2016.
“Dengan pencapain penerimaan pajak dan bea cukai tersebut, maka harapan saya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak ada lagi pemotongan tunjangan kinerja kepada pegawai DJP dan DJBC serta seluruh jajaran Kementrian Keuangan sebagai bentuk insentif atas dedikasi dan kerja keras mereka mengamankan APBNP 2016,” kata dia.
Meskipun begitu, Misbakhun menyoroti realisasi belanja modal 2016 yang mencapai 59 persen, sedangkan penyerapan anggaran di angka 93 persen. Data belanja itu memang masih bisa berubah karena menunggu catatan terakhir dari Direktorat Perbendaharaan Negara Kemenkeu.
"Harapan saya belanja modal bisa mencapai diatas 60 persen untuk menjadi bukti bahwa Pemerintah serius memperbaiki kualitas pertumbuhan. Serta serapan anggaran bisa mencapai di atas 95 persen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja Pemerintah," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
