Mengutip laporan mingguan Kemenko Perekonomian periode 12-16 Maret 2018, Rabu, 21 Maret 2018, disebutkan upaya implementasi program tersebut terlihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan lebih mendorong sektor produktif bukan konsumtif.
Jika dibandingkan dengan di 2014, APBN 2018 menggambarkan penurunan subsidi energi sebesar minus 73,0 persen dialihkan pada peningkatan anggaran sektor produktif seperti infrastruktur sebesar 165,3 persen, kesehatan 85,9 persen, dan pendidikan 25,7 persen.
Sumber: Kemenko Perekonomian
Namun, tidak bisa dipungkiri kondisi penerimaan negara sampai saat ini masih belum optimal, sedangkan kebutuhan akan belanja produktif meningkat dan tidak bisa ditunda lagi. Berdasarkan APBN 2018, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp1.894,7 triliun.
Sedangkan belanja negara sebesar Rp2.220,7 triliun, mendorong defisit keseimbangan primer menjadi Rp87,3 triliun. Selisih pada anggaran ini salah satunya dibiayai dengan menambah utang pemerintah pusat. Tentu penambahan utang dengan ukuran yang tepat.
Sumber: Kemenko Perekonomian
Posisi utang pemerintah pusat per Desember 2017 sebesar Rp3.938,5 triliun, meningkat 12,0 persen dari 2016 atau meningkat 50,0 persen dari posisi di 2014, sejak tiga tahun Pemerintahan Jokowi. Utang pemerintah pusat Indonesia terdiri dari pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN).
Sumber: Kemenko Perekonomian
Rasio utang Indonesia di 2017 berada di 28,98 persen terhadap PDB atau sedikit naik dari 2016 yang berada pada 28,33 persen terhadap PDB. Posisi ini masih berada dalam tahap aman sesuai dengan batas yang telah ditetapkan oleh IMF untuk emerging countries yaitu 40 persen terhadap PDB dan 60 persen terhadap PDB menurut UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003.
Sumber: Kemenko Perekonomian
Dalam laporan itu diklaim untuk pengelolaan utang pemerintah yang lebih terkendali, beberapa strategi telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) antara lain pertama mengutamakan pengadaan utang dengan tingkat bunga tetap.
Kedua, penarikan utang baru dengan tingkat bunga mengambang berasal dari penarikan pinjaman dengan tetap memperhatikan kebutuhan portofolio dan/atau hasil negosiasi antara pemerintah dengan pinjaman.
Sumber: Kemenko Perekonomian
Ketiga, melakukan strategi shortening duration untuk memperoleh biaya utang yang optimal. Dengan demikian rasio utang terhadap PDB terkenali pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
