Hal itu terlihat dari mekanisme pemerintah merencanakan, menganggarkan, dan membahas keuangan negara dengan DPR yang punya hak budget. Kemudian DPR melakukan pengawasan dan kemudian pemerintah mempertanggungjawabkan dan diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kemudian kembali lagi kepada DPR untuk dibahas lagi RUU pertanggungjawaban.
Mekanisme ini dikatakan memiliki check and balance yang baik dan berdasarkan pengalaman Sri Mulyani yang pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank Dunia bahwa mekanisme ini jarang ditemukan di berbagai negara di dunia.
Baca: Pagu Anggaran 2021 Kemenkeu Rp42,36 Triliun Disetujui
"Ini sangat jarang negara-negara di dunia punya mekanisme check and balance yang cukup seimbang seperti di Indonesia yang demokratis," ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 23 Juni 2020.
Sri Mulyani menambahkan dengan adanya sistem politik dari mulai sentralisasi sampai desentralisasi dan dengan jumlah partai serta kombinasi yang tidak mudah telah menimbulkan warna dari tata kelola perundang-undangan dan bagaimana proses budgeting Indonesia.
Ini dikatakan tidak sama dengan Rusia yang hanya memiliki satu partai, Amerika dua partai, dan Inggris yang hanya memiliki dua partai. "Kita melihat bahwa prosesnya berjalan cukup baik," pungkasnya. (Despian Nurhidayat)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
