"Pemberian insentif penurunan PPnBM perlu didukung dengan revisi kebijakan OJK untuk mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 12 Februari 2021.
Menurutnya OJK bisa melakukan pelonggaran mengenai uang muka (DP) nol persen dan penurunan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) kredit untuk kendaraan bermotor, yang akan mengikuti pemberlakuan insentif penurunan PPnBM ini.
Relaksasi PPnBM akan diberikan sepanjang 2021, dengan skenario PPnBM nol persen pada Maret-Mei, PPnBM 50 persen pada Juni-Agustus, dan PPnBM 25 persen pada September-November. Instrumen kebijakan ini akan menggunakan PPnBM ditanggung pemerintah (DTP).
"Harapannya dengan insentif yang diberikan bagi kendaraan bermotor ini, konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah atas akan meningkat, meningkatkan utilisasi industri otomotif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I tahun ini," ungkapnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya berencana untuk memberikan insentif untuk kredit kendaraan bermotor dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kedua sektor ini dinilai memiliki daya ungkit sehingga diharapkan bisa membantu pemulihan ekonomi nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memperkirakan kredit kendaraan maupun KPR akan meningkat saat ekonomi mulai pulih. Pasalnya, permintaan untuk motor, mobil, ataupun rumah diprediksi akan bertambah seiring kebutuhan masyarakat yang meningkat.
"Penurunan-penurunan ini kami lakukan dengan bobot ATMR atau perhitungan risiko yang lebih rendah, bahkan enggak perlu down payment (DP)," kata Wimboh dalam Wedangan Ikatan Alumni Universitas Sebelas Maret (IKA UNS) Surakarta bertajuk Outlook Ekonomi 2021, di Jakarta, Sabtu, 6 Februari 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
