"Efektivitas implementasi PEN menjadi yang paling utama. Kita harus berkaca pada pelaksanaan tahun lalu. Perbaikan dan integrasi data hingga mekanisme penyaluran menjadi kunci untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran di tahun ini," ungkap anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dikutip dari Mediaindonesia.com, Sabtu, 30 Januari 2021.
Menurutnya penyerapan perlu digenjot sejak kuartal I 2021 untuk melanjutkan momentum pemulihan akhir tahun lalu yang belum maksimal. Puteri mengatakan pemerintah telah memastikan bahwa program ini akan berlanjut dalam APBN Tahun 2021 untuk menjaga momentum pemulihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 533,1 triliun.
Jumlah tersebut di antaranya mencakup alokasi untuk kesehatan sebesar Rp104,70 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp150,96 triliun, program prioritas sebesar Rp 141,36 triliun, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi mencapai Rp156,06 triliun. Namun alokasi tersebut dapat berubah karena adanya dinamika pasar ekonomi sehingga alokasi program PEN tahun ini harus optimal.
"Kita sadari betul perkembangan yang kian dinamis dapat menyebabkan penyesuaian atas desain stimulus. Nomenklatur PEN harus dipastikan lagi. Termasuk, penjelasan lebih lanjut apakah alokasi PEN ini juga mencakup alokasi belanja pada kementerian/lembaga, seperti pada anggaran PEN 2020," ucap Politikus Golkar itu.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, tercatat realisasi defisit APBN tahun 2020 sebesar 6,09 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau lebih rendah dibandingkan perkiraan sebesar 6,34 persen terhadap PDB sesuai target Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Sementara untuk tahun ini, pemerintah memperkirakan defisit APBN sekitar 5,7 persen terhadap PDB.
"Di tengah kondisi lemahnya ekonomi yang sampai ini masih berlangsung, tentu saja kita perlu melengkapi kebijakan stimulus fiskal yang ekspansif dan Program PEN yang sudah berlangsung," pungkas Puteri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
