Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: dok AFP
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: dok AFP

Sri Mulyani Ungkap Kebijakan Dilematis Pemerintah di Masa Pandemi

Ekonomi Sri Mulyani kebijakan pemerintah pandemi covid-19
Eko Nordiansyah • 18 November 2020 15:22
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap kebijakan pemerintah yang serba dilematis dalam menghadapi pandemi covid-19. Sebab, pemerintah dituntut memberikan dukungan penuh terhadap semua aspek di tengah kondisi luar biasa tersebut.
 
"Namun pertanyaannya hadir seperti apa? Dan ini lah dilema yang harus diatasi dan dihadapi. Tidak ada situasi yang ideal," katanya dalam webinar Anti Corruption Summit 4 2020 di Jakarta, Rabu, 18 November 2020.
 
Menkeu menjelaskan pemerintah harus mengambil kebijakan berdasarkan data historis atau data proyeksi. Sayangnya jika menggunakan data historis, situasi yang dialami saat ini jauh berbeda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Apakah policy didesain dengan mengandalkan data historis saja atau kita mendesain berdasarkan apa yang mungkin terjadi. Ini pun bisa menjadi masalah kalau dilihat secara hukum saja karena banyak perkara hukum ditanyakan datanya tidak menyatakan begitu. Itu hanya forecast tapi forecast itu adalah cara untuk antisipasi," ungkap dia.
 
Kedua, pemerintah dihadapkan pada situasi kecepatan dan akurasi. Jika mengandalkan kecepatan saja tanpa akurasi, kebijakan ini bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
 
"Pemerintah perlu membantu mereka secara cepat karena covid itu tidak pakai kata pengantar, dia langsung naik dan memukul, maka kecepatan menjadi penting. Namun kita tahu mungkin akurasinya tadi yang ini inclusion exclusion error datanya belum sempurna. Oleh karena itu, pilihan untuk tetap melakukan sambil memperbaiki akurasi data diambil," jelas dia.
 
Sementara situasi dilematis ketiga yakni mengambil kebijakan yang fleksibel tetapi tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemerintah mesti bergerak cepat dalam menyediakan payung hukum yang dibutuhkan.
 
"Maka di dalam suatu pembuatan keputusan, fleksibilitas sangat penting. Kami bersama dengan DPR terus menyampaikan bagaimana APBN bisa didesain supaya cukup fleksibel namun tetap akuntabel. Kami terus memberikan update kepada Badan Anggaran, pimpinan DPR maupun juga kepada Komisi XI mengenai kenapa instrumen APBN sekarang bentuknya seperti ini, kenapa ada perubahan dan bagaimana perubahan terjadi. Ini adalah bagian dari di satu sisi kita tetap diberikan kepercayaan oleh DPR untuk fleksibel, namun kita tetap comply dan akuntabel," pungkasnya.
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif