Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama - - Foto: dok Metro Tv
Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama - - Foto: dok Metro Tv

Kebijakan Ultimum Remedium UU HPP Selaras dengan Cipta Kerja

Ekonomi Ditjen Pajak UU Cipta Kerja UU HPP UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Antara • 03 November 2021 22:42
Jakarta: Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan kebijakan ultimum remedium Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
 
Kebijakan tersebut memungkinkan Wajib Pajak (WP) diberi kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara dengan membayar pokok pajak yang kurang dan sanksi, sebagai pertimbangan agar tidak dipidana.

 
"Berbagai bentuk substansi UU HPP selaras dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya mengenai relaksasi sanksi-sanksi dalam perpajakan. Ini bukan berarti banyak kehilangan dari potensi penerimaan pajak segala macam, tidak," kata Hestu Yoga dalam temu media yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Rabu, 3 November 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain berpotensi tidak dipidana, dalam UU HPP, kata dia, WP yang terlambat membayar pajak juga dikenakan sanksi yang lebih rendah dibandingkan sanksi pada aturan sebelumnya sebesar sebesar 50 sampai 100 persen bagi pajak yang kurang dibayar.
 
Berdasarkan hasil diskusi dengan pengusaha, lanjut dia, sanksi yang rendah justru membuat WP patuh dan berkeinginan membayar kekurangan pajak beserta dendanya. Sebaliknya jika sanksinya terlalu tinggi, WP justru memilih untuk tidak membayar sama sekali karena terlalu berat.
 
"Dari benchmark kita terhadap negara-negara lain, sanksi yang kita miliki kemarin memang tidak fair. Kita merelaksasi atau memoderasi sanksi ini hampir di seluruh aspek pembayaran pajak," terang dia.
 
Kebijakan-kebijakan ini pun diharapkan lebih mempermudah pelaku usaha dalam beraktivitas di dalam negeri. Ia mengatakan memenjarakan WP yang mangkir menjadi opsi terakhir. Dalam UU HPP, pemerintah bahkan bisa memberi pengampunan pada WP yang di tengah proses hukum bersedia mengakui kurang bayarnya.
 
"Bahkan ketika kita masuk tahapan untuk menindak pidana perpajakan, kita selalu memberi kesempatan kepada WP yang mengaku salah," katanya.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif