Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) menyalami Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) disaksikan Ketua DPR Setya Novanto (kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kiri), Agus Hermanto (ketiga kanan) dan Taufik Kurniawan (kanan) saat menghadiri Sidang Bersama DPD d
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) menyalami Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) disaksikan Ketua DPR Setya Novanto (kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kiri), Agus Hermanto (ketiga kanan) dan Taufik Kurniawan (kanan) saat menghadiri Sidang Bersama DPD d

Di Hadapan Jokowi, Ketua DPR Sebut Ekonomi Global Hadapi Gejolak Krisis

Suci Sedya Utami • 14 Agustus 2015 15:30
medcom.id, Jakarta: Ketua DPR RI Setya Novanto di hadapan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna DPR menyebut saat ini situasi krisis ekonomi global terus bergejolak.
 
Dirinya mengimbau kepada pemerintah agar lebih berhati-hati mengambil kebijakan ekonomi, misalnya saja terkait masalah kebutuhan pokok. Pemerintah diharapkan dapat menjaga pasokan dan kestabilan harga kebutuhan pokok.
 
Tidak hanya itu, Pemerintah juga diminta untuk mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan berbagai kebijakan baru, agar mampu berperan dan menggerakkan perekonomian nasional.

"Namun bukan saja sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja," kata Novanto dalam pidatonya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2015).
 
Selain itu, untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan, sifat dari pembiayaan pembangunan yang semakin terdesentralisasi harus terus didorong. Ia menegaskan, DPR terus mendukung penambahan Dana Desa.
 
Terkait kenaikan alokasi Dana Desa, DPR mengingatkan agar Pemerintah melakukan pendampingan dan mengawasi realisasinya, agar tujuan dana desa untuk kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dapat tercapai.
 
Dalam hal kebijakan APBN khususnya dalam pelaksanaan program subsidi, DPR mengimbau agar dilaksanakan revalidasi data. "Dengan data yang akurat kebijakan dan tujuan APBN dapat tercapai dan program subsidi akan tepat sasaran," terang dia.
 
Lebih lanjut, dari realisasi yang terjadi sepanjang semester I 2015, di mana penyerapan anggaran pemerintah pusat khususnya belanja Kementerian/Lembaga lebih rendah daripada periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu baru sebesar Rp208,5 triliun atau 26,2 persen, DPR mendorong agar Kementerian/Lembaga segera menyelesaikan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) termasuk perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga.
 
"Serta segera merealisasikan proyek-proyek infrastruktur sehingga penyerapan di semester II-2015 akan semakin meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan