Hal ini mengingat adanya potensi pelebaan defisit Pemerintah Pusat dari yang dipatok dalam anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBN-P) 2016 sebesar 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Dirinya menjelaskan, pasalnya jika ditambah dengan defisit anggaran daerah, maka daerah akan menyumbang sekitar 0,3 persen terhadap defisit keseluruhan. Dalam Undang-Undang Keuanga Negara menegaskan defisit keseluruhan yakni defisit pusat dan daerah tidak boleh melebihi level tiga persen.
"Karena daerah tuh kalau dikumpulkan mendekati 0,3 persen kayaknya dari PDB. Berarti ya pusat jangan 2,7 persen dari PDB. Harus di bawah (itu), enggak boleh maksimal 2,7 persen," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2016).
Dalam menjaga defisit tersebut, kata Darmin, Pemerintah tentu terus mengoptimalkan penerimaan negara baik dari yang konvensional maupun tax amnesty.
"Kita tunggu saja tax amnesty sampai akhir September, tapi kan semua yang tadinya cemas, menganggap tax amnesty sangat sedikit, nyatanya kan lumayan," tutur Mantan Dirjen Pajak ini.
Jika penerimaan tak bisa dimaksimalkan, lanjut Darmin, Pemerintah akan mengeluarkan obligasi jangka pendek atau pembiayaan dengan menerbitkan surat perbendaharaan negara (SPN), dengan kata lain utang.
"Dengan itu kan bisa, itu untuk manage kalau ada persoalan jangka pendek kurang dari tiga bulan," jelas Darmin.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Askolani menambahkan kemungkinan pelebaran defisit dalam APBN hingga 2,7 persen. Angka tersebut belum memasukkan defisit dari daerah atau defisit APBD.
"Pelebarannya bisa 2,5-2,7 persen. Itu pusat doang, APBD lain lagi," tambah Askolani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
