"Atau meningkat 37,3 persen jika dibandingkan dengan belanja negara di 2014 yang sebesar Rp1.777,2 triliun," kata Jokowi, dalam Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.
Menurutnya kualitas belanja negara akan semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian serta menciptakan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil. Karena itu, belanja negara pada 2019 akan diarahkan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan pembangunan infrastruktur.
"Termasuk dalam hal reformasi birokrasi dan penguatan desentralisasi fiskal," kata Jokowi.
Selain itu, tambahnya, pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40 persen penduduk termiskin. Pada 2018, pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 92,4 juta jiwa penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Pada 2019, lanjutnya, pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa.
Pemerintah juga mengatakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dijalankan sejak 2017 telah mampu menjangkau 1,28 juta keluarga penerima manfaat. Pada 2019, sasaran BPNT ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera.
Pemerintah, masih kata Jokowi, juga memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan pada para petani dan rakyat kecil, serta melanjutkan program sertifikat untuk rakyat dengan target 9 juta sertifikat pada 2019.
"Dengan demikian, dari 2014-2019 diharapkan dapat diterbitkan 25 juta sertifikat. Berbagai program sosial tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
