Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Ferbio Kacaribu mengatakan pemerintah dituntut untuk cepat merespons perubahan yang terjadi. Namun pemerintah juga harus menjaga agar ekonomi tidak merosot terlalu dalam.
"Harapannya kita bisa terhindar dari perlambatan ekonomi yang terlalu dalam, skenario sangat berat kan minus 0,4 persen. Dengan pengeluaran pemerintah yang targeted well, measurable bisa dihindari skenario negatif itu. Ini sisi positifnya," kata dia dalam video conference di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020.
Pelebaran defisit dipicu oleh perlambatan penerimaan negara yang semula ditargetkan Rp1.760,9 triliun kini hanya Rp1.699,1 triliun. Sementara belanja pemerintah mengalami kenaikan Rp124,5 triliun dari Rp2.613,8 triliun menjadi Rp2.738,4 triliun.
"Ini memang makin berat karena yang dihadapi di lapangan makin berat. Dengan assesment tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, kita harus gerak cepat. Di satu sisi lagi, kalau kita naikkan spending pemerintahnya targeted well, measured, program jelas yang kita tahu dampaknya bisa kita hitung," ungkapnya.
Perubahan APBN yang cepat juga direspons pemerintah dengan terus melakukan komunikasi dengan DPR. Febrio berharap payung hukum untuk APBN ini bisa disahkan dalam waktu cepat karena saat ini sudah ada tiga postur APBN, yakni APBN 2020, perubahan APBN sesuai Perpres 54/2020, dan perubahan terbaru.
"Perubahan kedua ini sekedar mencerminkan kita hidup dalam kondisi tidak nomral, yang butuh kecepatan pemberi kebijakan untuk landasan hukum kuat bagi perubahan-perubahan yang cepat juga itu tadi," ujar dia.
"Kita mendapatkan dukungan kuat dari DPR. Ini yang kita butuhkan. Di satu sisi kita butuh gerak cepat sebagai pengambil kebijakan dan pastikan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat oleh konstituen kita," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
