Percepatan penyerapan anggaran merupakan salah satu topik yang dibahas dalam rapat perdana Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Rapat ini dihadiri Ketua Pelaksana Komite Erick Thohir, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, dan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmoto.
Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengakui anggaran yang ada di kas negara saat ini masih tersisa banyak. Oleh karenanya, ia berharap agar anggaran tersebut terserap secara maksimal dalam enam bulan untuk menggenjot pemulihan ekonomi nasional.
"Dari segi ekonomi kita melihat stimulus fiskal yang ada, tentu kita akan monitor agar sampai akhir tahun ini belanja negara yang masih ada di atas Rp1.000 triliun ini bisa direalisasikan dalam enam bulan, baik melalui k/l, non k/l, maupun pemda," tegas Airlangga dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020.
Anggaran tersebut diutamakan terserap untuk belanja kesehatan dan produksi nasional. Dari sisi kesehatan pemerintah berharap langkah percepatan penyerapan anggaran bisa menanggulangi risiko kesehatan terhadap covid-19.
Sementara dari sisi produksi nasional diharapkan percepatan penyerapan anggaran negara ini bisa memberikan efek berganda (multiplier effect) kepada masyarakat melalui program restrukturisasi kredit atau pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan korporasi.
"Sudah diterbitkan juga Peraturan Pemerintah terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diharapkan ini bisa lebih baik lagi, dan juga realisasi dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baik untuk UMKM maupun untuk sektor korporasi. Pemerintah juga mempersiapkan agar daerah-daerah bisa melakukan pinjaman melalui program yang disiapkan dalam program PEN, antara lain melalui PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur)," urainya.
Tak cuma soal percepatan penyerapan anggaran, rapat perdana Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional juga membahas terkait program perekonomian yang bersifat multiyears. Topik ini perlu pembahasan lebih lanjut bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Lalu terkait dengan program penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D), termasuk di dalamnya pengembangan untuk distribusi perizinan vaksin sesuai dengan perencanaan. Hal ini juga akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat selanjutnya.
Terkait dengan topik pemilihan kepala daerah (pilkada), Airlangga melihat perlunya sosialisasi yang masif, terutama terkait dengan delapan daerah yang masih dalam kondisi merah. Dalam penugasan tersebut Airlangga memberi kewenangan penuh kepada Satgas Penanganan Covid-19 untuk menetapkan keputusan yang mengikat kepada kementerian, lembaga, pemda, dan instansi lain, serta melakukan komunikasi, koordinasi dengan k/l dan pemerintah di daerah.
"Di dalam komunikasi di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang sudah membentuk satgas covid-19 berdasarkan pertimbangan Ketua Satgas akan tetap terus berjalan sesuai dengan arahan dari Ketua Satgas Penanganan covid-19," papar dia.
Selanjutnya strategi utama terkait dengan surveilans, tes lacak kontak, dan isolasi, akan terus dijalankan. Sementara terkait dengan protokol covid-19 seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak, harus melibatkan seluruh stakeholders dan masyarakat.
Pemerintah menegaskan, kunci utama penanganan covid-19 dan dampaknya adalah penyediaan vaksin, ketersediaan obat-obatan, dan antibodi. Oleh karena itu, perlu kesiapan industri kefarmasian dan industri kesehatan untuk mewujudkannya.
"Dengan peranan tim terpadu ini diharapkan kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan covid-19 dan pemulihan ekonomi terjadi koordinasi sehingga sekaligus tercipta transformasi. Karena ini akan menjadi bagian daripada kebijakan anggaran ke depan," pungkas Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
