Demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir kepada Media Indonesia di kantornya, Senin 30 Oktober 2017.
"Kami memastikan kepada pengusaha bahwa pemerintah komit menjalankan semua kebijakan," kata Iskandar.
Dalam APBN 2018, lanjut Iskandar, investasi menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah terus mengurai hambatan yang dialami pengusaha agar kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan.
"Perpres No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha menjamin percepatan mulai izin investasi sampai (pelaku usaha) beroperasi," ujar Iskandar.
Presdir PT Apac Inti Corpora Benny Soetrisno menginginkan pemerintah melaksanakan seluruh paket ekonomi untuk melancarkan jalannya roda perekonomian.
"Selama ini belum, yakni paket soal harga gas dan diskon listrik untuk industri. Sektor yang juga butuh perhatian lebih ialah yang mempekerjakan orang banyak untuk menambah devisa," ungkap Benny.
Pengamat ekonomi Faisal Basri tidak lupa mengingatkan pemerintah agar tidak terkecoh dengan desakan pengusaha properti atau retail yang meminta insentif pajak atau relaksasi kebijakan.
"Alasan mereka pengunjung mal sepi lalu minta penurunan tarif listrik atau lain-lain. Mereka ekspansi tanpa pikir matang. Kini, minta perlindungan, fasilitas, atau keringanan," ungkap Faisal.
Padat Karya
Secara terpisah, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan menerbitkan peraturan presiden yang mengharuskan Kementerian PU-Pera, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) melaksanakan program padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.
"Saya minta mereka digaji harian atau mingguan, cash forward untuk meningkatkan daya beli," kata Jokowi dalam perbincangan dengan pimpinan media di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Presiden mencontohkan dengan besaran dana desa Rp60 triliun tahun depan, Kementerian Desa PDTT harus melaksanakan proyek padat karya yang menyerap tenaga kerja sekitar 200 ribu orang.
"Kalau dikalikan 70 ribu desa lebih, tenaga kerja yang terserap mencapai 14 juta lebih. Terserah mau proyek jalan, embung, atau bendungan."
Jokowi menegaskan pemerintah sungguh-sungguh ingin Indonesia maju dengan membangun infrastruktur dan membangun tidak hanya di Jawa.
"Kalau saya mau return politiknya cepat, kasih subsidi atau bantuan langsung. Saya konsentrasi membangun Jawa, lha wong sebagian pemilih ada di Jawa. Membangun infrastruktur penting untuk konektivitas dan menyatukan Indonesia. Bila berpusat di Jawa, kesenjangan antarwilayah semakin lebar. Bisa-bisa satu per satu (daerah) ucul (lepas)," tandas Presiden. (Media Indonesia)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
