"Selama tiga tahun ini, neraca perdagangan kita surplus terus. Ekspor kita nilainya bagus dan pertumbuhannya bagus. Inflasinya baik dan terkontrol. Bahkan angka rilis inflasi yang kemarin bukan hanya headline inflation-nya yang terjaga, tapi juga core inflation-nya juga mengalami moderasi," kata Wamenkeu, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu, 12 Juli 2023.
"Itu baik meskipun mesti kita waspadai terus gerak masyarakat. PMI manufaktur kita meningkat, ekspansif," tambah Wamenkeu.
Inflasi Indonesia tercatat 3,5 persen (yoy) pada Juni 2023, menurun dari bulan sebelumnya yang berada di empat persen (yoy). Inflasi inti pada Juni 2023 sebesar 2,58 persen (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,66 persen (yoy). Di sisi lain, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia Juni 2023 berada pada level ekspansif sebesar 52,5.
| Baca: Jokowi Bidik Inflasi Bisa di Bawah 3% |
Lebih lanjut, Wamenkeu menjelaskan, struktur ekonomi Indonesia dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) mayoritas didorong oleh konsumsi masyarakat yang trennya terus positif. Untuk itu, Wamenkeu mendorong masyarakat melakukan konsumsi yang berkualitas dengan menggunakan produk dalam negeri.
"Kita maunya masyarakat konsumsi barang dalam negeri. Jadi supaya dia produksi dalam negerinya bergulir, meningkat, menciptakan multiplier di dalam negeri yang lebih kuat. Ini konsumsi dalam negeri, produksi dalam negeri menjadi kunci,” ujar Wamenkeu.
Menurut Wamenkeu, hilirisasi di dalam negeri menjadi cara menciptakan nilai tambah yang lebih besar sehingga bisa menciptakan efek multiplier dan pendapatan yang lebih tinggi untuk masyarakat.
"Proses dalam negeri kita lihat jalan cukup resilien perekonomiannya dengan harapan nanti ujungnya pertumbuhan ekonomi kita di angka sekitar lima persen lebih. Ini yang kita mesti jaga sepanjang tahun sampai dengan akhir tahun,” kata Wamenkeu.
Untuk itu, APBN akan terus menjadi instrumen utama melindungi masyarakat melalui optimalisasi belanja negara dengan tata kelola yang baik. Wamenkeu mengatakan seluruh belanja APBN dikelola dengan baik, mulai dari cara melakukan penganggarannya, cara melakukan belanjanya, hingga cara merealisasikannya dengan standar-standar.
"Ada standar governance dan ada Key Performance Indicator (KPI) kinerjanya. Jadi output dari belanja negara itu harus terukur. Kita ingin memastikan dengan seluruh tata kelola, penganggaran, tata kelola belanjanya sendiri, tata kelola dari audit, pemeriksaan, dan pengawasannya berjalan dengan baik,” ujar Wamenkeu.
Kedepannya, Wamenkeu menegaskan APBN akan terus dijaga agar tetap berjalan secara on the track sehingga memberikan sinyal kepada investor pemerintah mampu mengelola APBN dengan baik untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap resilien di tengah ketidakpastian global.
“Kita jaga kondisi ekonomi makronya dan kita jaga kondisi keuangan negaranya. Jadi ke arah akhir tahun, kita pastikan APBN 2023-nya itu kemudian nanti berjalan dengan baik. Sinyal ini yang harus kita bangun. Sinyal yang bisa dipercaya, sinyal yang kredibel,” jelas Wamenkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
