"Yang pasti pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu fokus pada dua hal, yaitu ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani," kata Kepala Departemen Ekonomi dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar B. Hirawan saat dihubungi, dikutip Jumat, 19 Mei 2023.
Opsi impor bukan langkah 'haram'
Guna memastikan ketersediaan pangan, kata dia, Badan Pangan Nasional (Bapanas) perlu berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog.
Bapanas juga dirasa perlu memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna sinkronisasi data pertanian dan pangan dalam negeri. Pengambil kebijakan turut diimbau tak segan membuka opsi impor pangan agar ketersediaan tetap terjaga.
"Opsi impor perlu dibuka agar ketersediaan pangan tetap terjaga," terang Fajar.
| Baca juga: Harga Telur, Beras, hingga Cabai di Jakarta Masih Tinggi, Cek Harganya di Sini! |
Harus ada bantalan jaga daya beli petani
Sedangkan hal yang terkait dengan kesejahteraan petani, lanjut dia, pemerintah perlu memikirkan kebijakan yang dapat menjadi bantalan untuk menjaga daya beli petani.
Terlebih, mayoritas petani di Indonesia menggarap lahan kecil dan bahkan hanya berstatus buruh tani.
"Mereka harus menjadi target utama jika ada kebijakan bantalan sosial, khususnya berupa bantuan uang tunai (cash transfer)," tegas Fajar.
Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan fenomena El Nino berpotensi mengerek tingkat inflasi pangan dalam negeri. Karenanya, sinergi yang telah dilakukan untuk mengendalikan inflasi harus tetap dijaga dan diperkuat agar perekonomian tak tertekan.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
