Hal ini, bisa dilihat dari dampak paket kebijakan yang belum terasa meski telah dikeluarkan sejak September tahun lalu. Apalagi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang tak sampai menembus lima persen.
Menurut Darmin, meski pemerintah sudah melakukan deregulasi di berbagai bidang, namun diakuinya masih belum bisa fokus untuk mengatasi persoalan prosedural dalam memberikan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) yang menjadi keluhan investor atau pengusaha.
"Kita akan masuk ke area prosedural itu setelah EODB, satu per satu sektornya akan diselesaikan. Itu enggak ada izinnya tapi entah mengapa harus dilalui prosedurnya di setiap kementerian. Itu kita akan selesaikan satu per satu," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2016) malam.
Selain itu, lanjut Darmin, dalam situasi ekonomi saat ini yang belum kembali normal, investasi bukanlah keputusan yang mudah bagi pengusaha. Mereka banyak mempertimbangkan berbagai aspek tak terkecuali soal isu tenaga kerja.
Untuk itu, lanjut Darmin, Pemerintah juga sedang gencar mengembangkan pelatihan dan pendidikan vokasional untuk menyiapkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional, bukan hanya membenahi bidang prosedural dan perizinan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
